Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minggu, Pimpinan KPK Bertemu Kapolri

Kompas.com - 06/10/2012, 19:34 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait ketegangan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (5/10/2012) malam, pimpinan KPK akan bertemu dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan para pejabat Polri.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pertemuan antarpimpinan lembaga penegak hukum tersebut akan berlangsung paling cepat pada Minggu (7/10/2012). "Pertemuan ini akan mendinginkan suasana," kata Djoko ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (6/10/2012) sore.

Djoko mengatakan, baik pimpinan KPK maupun Korps Bhayangkara akan mendiskusikan soal sinergi penegakan hukum, utamanya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Ketegangan di Gedung KPK terjadi ketika petinggi Polda Bengkulu, didampingi Polda Metro Jaya, hendak menahan dan menggeledah penyidik KPK asal Polri, Komisaris Novel Baswedan, yang juga kepala satuan tugas penanganan kasus korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda empat di Korlantas Polri. Niat polisi menahan Novel, penyidik terbaik KPK yang turut terlibat dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan Neneng Sri Wahyuni dan M Nazaruddin, itu ditentang oleh pimpinan KPK.

Kepolisian menyatakan, penangkapan ini berkaitan dengan kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian pencuri sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004. Novel diduga kuat menjadi oknum yang melakukan penembakan langsung enam pencuri sarang burung walet di Pantai Panjang, Bengkulu. Saat itu Novel masih berpangkat Inspektur Satu (Iptu) dan menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polda Bengkulu.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan, kasus Novel telah selesai pada 2004. Bambang mengatakan, upaya penahanan Novel adalah bentuk kriminalisasi KPK. Ketua KPK Abraham Samad menyebutkan, ada upaya sistematis melemahkan KPK.

Situasi ini turut memanaskan hubungan KPK dan Polri. Upaya penangkapan Novel menunjukkan bahwa hubungan kedua institusi penegak hukum telah mencapai level akut. Sementara itu, Komisi III DPR RI mengatakan konflik KPK-Polri harus segera diakhiri.

Ikuti berita selengkapnya di topik pilihan "Polisi Vs KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

    Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

    Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

    Nasional
    Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

    Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

    Nasional
    Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

    Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

    Nasional
    Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

    Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

    Nasional
    Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

    Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

    Nasional
    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Nasional
    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Nasional
    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Nasional
    9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

    9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

    Nasional
    KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

    KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

    Nasional
    BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

    BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

    Nasional
    BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

    BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

    Nasional
    PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

    PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

    KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com