Komisi III: Konflik KPK-Polri Harus Segera Diakhiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Tjahtur Sapto Edy mengatakan, pihaknya akan memanggil pimpinan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi pekan depan untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara kedua institusi itu.

Seharusnya, kata Tjatur, pertemuan dijadwalkan digelar Senin (8/10/2012). Namun, pimpinan KPK tidak bisa memenuhi. "Mungkin hari Rabu (10/10) kita panggil," kata Tjatur saat dihubungi, Sabtu (6/10/2012).

Tjatur mengaku prihatin atas persoalan antar kedua institusi itu yang semakin kompleks dan terbuka. Situasi itu terjadi karena kurangnya koordinasi antar pimpinan selama ini. "Ini harus segera diakhiri," ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai, satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik dengan menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator di Korps Lalu Lintas Polri kepada KPK. Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, kata dia, harus mengambil sikap melepaskan penanganan kasus itu.

"Di tengah citra Polri yang semakin buruk, maka alangkah eloknya jika Polri dengan lapang dada rela menyerahkan kasus itu sepenuhnya kepada KPK," kata Didi.

Seperti diberitakan, pertemuan antara Komisi III dengan pimpinan Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan sudah digelar dua pekan lalu. Namun, pertemuan dibatalkan ditengah pembahasan lantaran pimpinan KPK tidak lengkap. Pertemuan lanjutan pekan lalu kembali dibatalkan lantaran Biro Hukum KPK Khaidir Ramli meninggal dunia.

Konflik antara KPK dan Polri muncul pascapengungkapan kasus simulator yang menjerat Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Konflik berlanjut hingga terakhir ketika Kepolisian hendak menangkap anggota Polri yang bertugas di KPK, Komisaris Novel Baswedan, Jumat (5/10/2012) malam.

Berita selengkapnya mengenai konflik ini bisa diikuti dalam topik Polisi vs KPK.