Kompas.com - 04/10/2012, 12:09 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (Pansus RUU Kamnas) DPR didesak mengembalikan RUU Kamnas kepada pemerintah. Pasalnya, substansi RUU tersebut dinilai dapat membahayakan demokrasi dan dapat kembali ke situasi Orde Baru.

"Lebih baik pembahasannya dibatalkan saja," kata anggota Pansus RUU Kamnas dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Al Habsy, di Jakarta, Kamis ( 4/10/2012).

Aboe Bakar mencontohkan, pemogokan massal dianggap sebagai bagian dari ancaman tidak bersenjata. Selain itu, kata dia, adanya kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berlebihan seperti diperkenankan melakukan penangkapan dan penyadapan. Aboe Bakar menambahkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sudah cukup mengatur pertahanan negara.

"UU itu lebih berprespektif demokrasi. Oleh karena itu, belum ada kebutuhan yang mendesak perumusan RUU Kamnas," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Seperti diberitakan, awalnya Pansus RUU Kamnas telah mengembalikan draf RUU Kamnas kepada pemerintah untuk memperbaiki sejumlah substansi yang dikritik. Namun, pemerintah malah mengembalikan draf itu kepada DPR tanpa ada perubahan. Pemerintah ingin diberi kesempatan terlebih dulu menyampaikan pandangan mengenai RUU Kamnas.

Akhirnya, Pansus RUU Kamnas memutuskan memberi ruang kepada pemerintah untuk menjelaskan terlebih dahulu. Setelah itu, Pansus akan mengambil keputusan apakah dilanjutkan atau dikembalikan lagi kepada pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepri

Ini Alasan Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepri

Nasional
Pemerintah Didesak Investigasi Dugaan Nakes Suntik Vaksin Kosong di Medan

Pemerintah Didesak Investigasi Dugaan Nakes Suntik Vaksin Kosong di Medan

Nasional
Warga Biasa Ditindak Pakai Pelat Polri, kalau Anggota DPR Kok Polisi Diam?

Warga Biasa Ditindak Pakai Pelat Polri, kalau Anggota DPR Kok Polisi Diam?

Nasional
Luhut Minta Kemenag Pastikan Kapasitas Tempat Karantina Jemaah Umrah

Luhut Minta Kemenag Pastikan Kapasitas Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Nasional
Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Nasional
Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Nasional
Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.