Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly : Seleksi Komisioner Komnas HAM Tak Boleh Terganggu

Kompas.com - 01/10/2012, 19:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Panitia Seleksi calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jimly Asshiddiqie mengatakan, proses seleksi terhadap 30 calon komisioner Komnas HAM di Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh terganggu oleh gugatan hukum calon yang tak lolos.

"Gugatan ke pengadilan itu harus dihormati. Tapi jadwal tes tidak boleh diganggu kepentingan satu orang," kata Jimly di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Seperti diberitakan, hingga saat ini Komisi III DPR belum menetapkan jadwal fit and proper test calon komisioner Komnas HAM lantaran adanya gugatan terhadap hasil seleksi. Anggota Komnas HAM, Syafruddin Ngulma Simeulue, menggugat proses seleksi anggota Komnas HAM itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jimly mengatakan, apapun putusan atas gugatan nantinya, proses seleksi harus berjalan lantaran sudah menjadi agenda negara. Jimly mengaku bahwa sejak awal dirinya sudah berpandangan bahwa komisioner yang ingin mencalonkan diri kembali sebaiknya tidak melewati proses seleksi di pansel lagi.

Mereka, menurut dia, sudah memenuhi syarat untuk langsung diseleksi di DPR. "Tapi Komnas HAM enggak mau. Ke depan incumbentnya tidak perlu mencalonkan lagi," pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Seperti diberitakan, sikap internal Komisi III terpecah dua terkait proses seleksi komisioner Komnas HAM. Sebagian fraksi meminta proses seleksi dilanjutkan. Sebagian lagi meminta 30 calon dikembalikan ke Komnas HAM untuk diselesaikan terkait gugatan Syafruddin. Komisi III akan mengambil keputusan Selasa besok.

Seharusnya susunan komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 sudah terbentuk awal September 2012 . Lantaran belum terbentuk, akhirnya masa jabatan komisioner periode 2007-2012 diperpanjang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga terbentuknya komisioner baru.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com