Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ayo Dukung Petisi KPK Tangani Kasus Simulator SIM

Kompas.com - 24/09/2012, 20:43 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Change.org Usman Hamid menjelaskan bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 5.000 dukungan masyarakat terhadap petisi untuk mendukung penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM Korlantas Polri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Petisi tersebut muncul setelah kasus tersebut diperebutkan oleh KPK dan Kepolisian RI sehingga penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut berjalan lambat

"Sampai saat ini telah terkumpul 5.500 petisi dari masyarakat. Sebetulnya sebanyak 5.500 petisi ini masih kurang," ujar Usman di Maarif Institute, Jakarta, Senin (24/9/2012).

Usman Hamid mengungkapkan, pihaknya akan terus mengumpulkan petisi dari masyarakat sampai jumlahnya menembus dukungan 20.000 lebih petisi.

Menurut Usman, petisi tersebut langsung dikirimkan ke email Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.

Usman Hamid mengatakan, petisi ini diawali pada peristiwa ketika penyidik KPK dihadang oleh aparat kepolisian ketika mengambil sejumlah barang bukti atas kasus korupsi tersebut.

Kemudian, menurutnya petisi semakin bergulir ramai tatkala kebijakan Kapolri menarik 20 penyidiknya dari KPK.

Mengenai hal itu, Usman meminta kepada segenap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan petisi ini. Menurutnya, petisi ditujukan supaya Presiden mengambil sikap tegas terkait dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Polri ini.

Selain itu, pada nantinya akan terjadi aksi damai secara nyata untuk mendukung kewenangan penyidikan dipercayakan ke KPK.

"Nanti akan ada aksi nyatanya juga, tidak hanya petisi saja. Tapi petisi tetap sangat penting untuk meminta Presiden mengembalikan penyidik dan mempercayakan penanganan kasus simulator SIM ini ke KPK," pungkasnya.

Bagi masyarakat yang tergerak untuk bergabung dalam petisi ini, bisa mengunjungi situs www.change.org/serahkankeKPK.

Ikuti perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi Simulator SIM di Korlantas Polri di topik "Dugaan Korupsi Korlantas Polri"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com