Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Timwas Century Diminta Panggil Sri Mulyani

Kompas.com - 19/09/2012, 23:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta Tim Pengawas Century DPR memanggil mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan keterangan terkait bail out atau dana talangan Bank Century tahun 2008.

Hal itu disampaikan politisi PDI-P Hendrawan Supratikno pada rapat Timwas Century dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Hendrawan mengatakan, pihaknya ingin mengonfirmasi beberapa hal kepada Sri Mulyani terkait Century, seperti pernyataannya bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan oleh krisis, serta pengakuan bahwa dirinya telah ditipu oleh data dari Bank Indonesia mengenai kondisi Bank Century.

Hal lainnya adalah perihal pernyataan Sri Mulyani, yang juga Ketua Komite Stabilisasi Sektor Keuangan, bahwa dirinya telah melapor kepada JK soal bail out pada 21 November 2008 atau tak sampai 24 jam setelah hal tersebut dilakukan. JK membantah hal itu. JK mengaku baru menerima informasi tanggal 25 November.

"Ada yang harus diverifikasi. Karena tugas Timwas sudah mendekati akhir, kami usulkan supaya cerita dan narasi yang tengah disusun oleh kami menjadi sempurna. Kami minta Sri Mulyani sekali lagi bisa dihadirkan dalam forum ini," kata Hendrawan.

Seperti diberitakan, Sri Mulyani pernah memberikan keterangan di hadapan Pansus Hak Angket Century. Sri Mulyani kini menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia setelah mundur sebagai Menteri Keuangan.

Sebelumnya, anggota Timwas dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya mengusulkan agar Timwas juga memanggil mantan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji dan mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom. Keduanya dinilai memiliki banyak informasi tentang bail out Century.

Berita terkait penanganan kasus Bank Century di KPK dapat diikuti dalam topik "Apa Kabar Kasus Century?"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

    Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

    Nasional
    Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

    Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

    Nasional
    ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

    ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

    Nasional
    Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

    Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

    Nasional
    Reformasi yang Semakin Setengah Hati

    Reformasi yang Semakin Setengah Hati

    Nasional
    Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

    Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

    Nasional
    Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

    Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

    Nasional
    ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

    ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

    Nasional
    Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

    Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

    Nasional
    PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

    PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

    Nasional
    SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

    SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

    Nasional
    Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

    Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

    Nasional
    Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

    Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

    Nasional
    Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

    Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com