Dirjen Anggaran Kemenkeu Diperiksa KPK

Kompas.com - 18/09/2012, 11:29 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Hery Purnomo memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (18/9/2012), di Gedung KPK. Hery akan diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Sedianya, Hery diperiksa sebagai saksi pada Selasa pekan lalu. Namun, dengan alasan harus mengikuti rapat pembahasan anggaran, Hery tidak memenuhi panggilan KPK hari itu.

"Kemarin ada kegiatan yang bersamaan di DPD. Mereka minta penyusunan dalam rangka RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2013, minta persentase terkait rancangan APBN untuk didiskusikan," kata Hery, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa, saat menjelaskan alasan ketidakhadirannya pekan lalu.

Hery tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB dengan didampingi sejumlah stafnya. Dia mengaku membawa sejumlah dokumen terkait penganggaran. Terkait penyidikan kasus simulator SIM ini, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dari Kementerian Keuangan.

Pekan lalu, KPK juga memanggil Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kemenkeu, Askolani dan Direktur Anggaran III pada Ditjen Anggaran Kemenkeu, Sambas Mulyana. Sebelumnya, KPK memeriksa Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Agus Suprijanto sebagai saksi untuk Djoko. Seusai diperiksa, Agus mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek simulator SIM 2011 yang disidik KPK itu sudah cair Rp 176 miliar. Adapun total APBN yang dianggarkan untuk proyek simulator SIM roda dua dan roda empat tersebut mencapai Rp 196,8 miliar.

Proyek Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu dilakukan secara tahun jamak atau multiyears. Diduga, ada penggelembungan harga dalam pengadaan mesin simulator tersebut sehingga negara mengalami kerugian Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar.

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM ini. Selain Djoko, mereka yang menjadi tersangka adalah Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen proyek, serta dua pihak swasta yakni Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang. Mereka dijerat dengan pasal penyalahgunaan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian negara. Didik, Budi, dan Sukotjo juga menjadi tersangka kasus yang sama di Kepolisian RI.

Sejauh ini, KPK baru menggarap berkas pemeriksaan Djoko. Terkait penyidikan kasus dengan tersangka Djoko, KPK juga sudah memeriksa para perwira Polisi, yakni Kepala Subdit Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, AKBP Indra Darmawan; Kepala Kepolisian Resor Kebumen, AKBP Heru Trisasono; Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wandi Rustiwan; AKBP Wisnhu Buddhaya; Kompol Endah Purwaningsih; dan Kompol Ni Nyoman Suwartini. Selain itu, KPK memeriksa Sukotjo S Bambang dan Sekretaris Budi Susanto, Intan Pardede sebagai saksi untuk Djoko.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

    Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

    Nasional
    Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

    Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

    Nasional
    Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

    Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

    Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

    Nasional
    Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

    Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

    Nasional
    Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

    Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

    Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

    Nasional
    Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

    Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

    Nasional
    Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

    Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

    Nasional
    KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

    KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

    Nasional
    Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

    Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

    Nasional
    MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

    MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

    Nasional
    Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

    Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

    Nasional
    LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

    LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

    Nasional
    Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

    Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X