Dirjen Anggaran Kemenkeu Diperiksa KPK

Kompas.com - 18/09/2012, 11:29 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Hery Purnomo memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (18/9/2012), di Gedung KPK. Hery akan diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Sedianya, Hery diperiksa sebagai saksi pada Selasa pekan lalu. Namun, dengan alasan harus mengikuti rapat pembahasan anggaran, Hery tidak memenuhi panggilan KPK hari itu.

"Kemarin ada kegiatan yang bersamaan di DPD. Mereka minta penyusunan dalam rangka RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2013, minta persentase terkait rancangan APBN untuk didiskusikan," kata Hery, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa, saat menjelaskan alasan ketidakhadirannya pekan lalu.

Hery tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB dengan didampingi sejumlah stafnya. Dia mengaku membawa sejumlah dokumen terkait penganggaran. Terkait penyidikan kasus simulator SIM ini, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dari Kementerian Keuangan.

Pekan lalu, KPK juga memanggil Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kemenkeu, Askolani dan Direktur Anggaran III pada Ditjen Anggaran Kemenkeu, Sambas Mulyana. Sebelumnya, KPK memeriksa Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Agus Suprijanto sebagai saksi untuk Djoko. Seusai diperiksa, Agus mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek simulator SIM 2011 yang disidik KPK itu sudah cair Rp 176 miliar. Adapun total APBN yang dianggarkan untuk proyek simulator SIM roda dua dan roda empat tersebut mencapai Rp 196,8 miliar.

Proyek Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu dilakukan secara tahun jamak atau multiyears. Diduga, ada penggelembungan harga dalam pengadaan mesin simulator tersebut sehingga negara mengalami kerugian Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar.

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM ini. Selain Djoko, mereka yang menjadi tersangka adalah Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen proyek, serta dua pihak swasta yakni Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang. Mereka dijerat dengan pasal penyalahgunaan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian negara. Didik, Budi, dan Sukotjo juga menjadi tersangka kasus yang sama di Kepolisian RI.

Sejauh ini, KPK baru menggarap berkas pemeriksaan Djoko. Terkait penyidikan kasus dengan tersangka Djoko, KPK juga sudah memeriksa para perwira Polisi, yakni Kepala Subdit Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, AKBP Indra Darmawan; Kepala Kepolisian Resor Kebumen, AKBP Heru Trisasono; Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wandi Rustiwan; AKBP Wisnhu Buddhaya; Kompol Endah Purwaningsih; dan Kompol Ni Nyoman Suwartini. Selain itu, KPK memeriksa Sukotjo S Bambang dan Sekretaris Budi Susanto, Intan Pardede sebagai saksi untuk Djoko.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Biaya Pasien Covid-19 di RS Non-Rujukan Tak Ditanggung Pemerintah

    Satgas: Biaya Pasien Covid-19 di RS Non-Rujukan Tak Ditanggung Pemerintah

    Nasional
    Mahfud Puji Diplomat Silvany Pasaribu: Kita Semua Bangga

    Mahfud Puji Diplomat Silvany Pasaribu: Kita Semua Bangga

    Nasional
    Penjelasan MA Terhadap Kritik Maraknya Pemotongan Hukuman Koruptor

    Penjelasan MA Terhadap Kritik Maraknya Pemotongan Hukuman Koruptor

    Nasional
    Mudahkan Akses Layanan Pendampingan Lansia, Kemensos Usung Program Atensi dan Serasi

    Mudahkan Akses Layanan Pendampingan Lansia, Kemensos Usung Program Atensi dan Serasi

    Nasional
    BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

    BPIP Minta Masyarakat Melapor Apabila Temukan Gerakan Komunisme

    Nasional
    FPL: 9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi

    FPL: 9 Jenis Tindak Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi

    Nasional
    LIPI Sarankan Pilkada 2020 Ditunda sampai Situasi Kondusif

    LIPI Sarankan Pilkada 2020 Ditunda sampai Situasi Kondusif

    Nasional
    2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

    2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Angka Kematian di 5 Provinsi Prioritas Meningkat

    Nasional
    Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

    Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

    Nasional
    Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

    Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Dinilai Terkait dengan Revisi UU KPK

    Nasional
    Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan

    Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan

    Nasional
    Kemenag Tegaskan Belum Ada Kepastian soal Pemberangkatan Jemaah Umrah

    Kemenag Tegaskan Belum Ada Kepastian soal Pemberangkatan Jemaah Umrah

    Nasional
    8 Alasan LIPI Rekomendasikan Penundaan Pilkada 2020

    8 Alasan LIPI Rekomendasikan Penundaan Pilkada 2020

    Nasional
    PAN Yakin Hanya Sedikit Kadernya yang Pindah ke Partai Ummat

    PAN Yakin Hanya Sedikit Kadernya yang Pindah ke Partai Ummat

    Nasional
    Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

    Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X