Kompas.com - 18/09/2012, 11:29 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Hery Purnomo memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (18/9/2012), di Gedung KPK. Hery akan diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Sedianya, Hery diperiksa sebagai saksi pada Selasa pekan lalu. Namun, dengan alasan harus mengikuti rapat pembahasan anggaran, Hery tidak memenuhi panggilan KPK hari itu.

"Kemarin ada kegiatan yang bersamaan di DPD. Mereka minta penyusunan dalam rangka RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2013, minta persentase terkait rancangan APBN untuk didiskusikan," kata Hery, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa, saat menjelaskan alasan ketidakhadirannya pekan lalu.

Hery tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB dengan didampingi sejumlah stafnya. Dia mengaku membawa sejumlah dokumen terkait penganggaran. Terkait penyidikan kasus simulator SIM ini, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dari Kementerian Keuangan.

Pekan lalu, KPK juga memanggil Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kemenkeu, Askolani dan Direktur Anggaran III pada Ditjen Anggaran Kemenkeu, Sambas Mulyana. Sebelumnya, KPK memeriksa Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Agus Suprijanto sebagai saksi untuk Djoko. Seusai diperiksa, Agus mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek simulator SIM 2011 yang disidik KPK itu sudah cair Rp 176 miliar. Adapun total APBN yang dianggarkan untuk proyek simulator SIM roda dua dan roda empat tersebut mencapai Rp 196,8 miliar.

Proyek Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu dilakukan secara tahun jamak atau multiyears. Diduga, ada penggelembungan harga dalam pengadaan mesin simulator tersebut sehingga negara mengalami kerugian Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar.

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM ini. Selain Djoko, mereka yang menjadi tersangka adalah Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen proyek, serta dua pihak swasta yakni Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang. Mereka dijerat dengan pasal penyalahgunaan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian negara. Didik, Budi, dan Sukotjo juga menjadi tersangka kasus yang sama di Kepolisian RI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejauh ini, KPK baru menggarap berkas pemeriksaan Djoko. Terkait penyidikan kasus dengan tersangka Djoko, KPK juga sudah memeriksa para perwira Polisi, yakni Kepala Subdit Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, AKBP Indra Darmawan; Kepala Kepolisian Resor Kebumen, AKBP Heru Trisasono; Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wandi Rustiwan; AKBP Wisnhu Buddhaya; Kompol Endah Purwaningsih; dan Kompol Ni Nyoman Suwartini. Selain itu, KPK memeriksa Sukotjo S Bambang dan Sekretaris Budi Susanto, Intan Pardede sebagai saksi untuk Djoko.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

    Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

    Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

    Nasional
    Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

    Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

    Nasional
    Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

    Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

    Nasional
    Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

    Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

    Nasional
    Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

    Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

    Nasional
    Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

    Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

    Nasional
    Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

    Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

    Nasional
    Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

    Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

    Nasional
    IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

    IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

    Nasional
    Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

    Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

    Nasional
    Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

    Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

    Nasional
    Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

    Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

    Nasional
    Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

    Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

    Nasional
    Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

    Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.