Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Nazaruddin Tak Dapat Dipercaya

Kompas.com - 15/09/2012, 00:19 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menuding bahwa kata-kata Nazaruddin tidak layak dipercaya. Publik harus kritis menyikapi setiap kata-kata Nazaruddin yang banyak mengandung fitnah daripada kebenaran tersebut.

"Harus kritis dan jangan percaya dengan kata-katanya (Nazaruddin)," ujar Jimly melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Jimly memberikan contoh pernyataan Nazaruddin yang mengatakan ada korupsi dalam pembangunan gedung baru Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai ucapan itu sangat didasari oleh rasa dendam pribadi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal MK (Sekjen MK) saat itu, Janedjri M Gaffar. Hal itu dikarenakan Gaffar berperan besar dalam membongkar skandal kasus gratifikasi yang melibatkan Nazaruddin.

Pada Mei 2012, Nazaruddin pernah mencoba menyuap Gaffar. Hal tersebut berdasarkan keterangan Gaffar yang menjelaskan bahwa ia sempat diberi amplop oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Tak tanggung-tanggung, amplop yang diberikan Nazaruddin itu berisi uang yang nilainya mencapai 120.000 dollar Singapura.

Sejurus kemudian, Gaffar mengadukan hal itu kepada Ketua MK Mahfud MD. Seketika itu uang suap tersebut dikembalikan Gaffar ke Nazaruddin karena Gaffar menilai uang pemberian Nazaruddin termasuk dalam bentuk penyuapan.

Jimly mengatakan, MK merupakan lembaga kebanggaan bangsa Indonesia sehingga tidak patut dikotori oleh orang seperti Nazaruddin. Dia menyebutkan, Gedung MK juga merupakan gedung percontohan yang dibangun dengan bersih tanpa pungutan, suap, atau korupsi. Pembangunan gedung itu dicanangkan oleh Jimly dan ia bertugas mengawasinya dengan keras supaya gedung tersebut dapat menjadi contoh bagi gedung lain.

"Sejak perencanaan, pembangunan, sampai dengan serah terima dan pemanfaatannya (Gedung MK) dapat predikat sebagai proyek teladan," ujarnya.

Saat diperiksa di KPK, Kamis (13/9/2012) malam, Nazaruddin kembali menyatakan ada kejanggalan dalam proyek pembangunan Gedung MK senilai lebih kurang Rp 300 miliar. Salah satu yang janggal, katanya, proses penentuan pemenang tender proyek yang melalui penunjukan langsung.

"Masa proyek senilai Rp 300 miliar bukan proyek yang luar biasa dan pakai penunjukan langsung? Kenapa penunjukan langsung?" ucap Nazaruddin.

Dia mengaku tahu soal proyek tersebut karena saat itu Nazaruddin menjadi koordinator anggaran di Komisi III DPR. Menurutnya, ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek gedung MK itu yang dilaporkan ke Komisi III. "Memang proyek itu sudah selesai. Waktu itu ada temuan BPK yang dilaporkan ke Komisi III. Waktu itu kita suruh BPK klarifikasi penemuannya itu. Nah, itu yang sekarang saya laporkan ke KPK," kata Nazaruddin di KPK, Kamis (13/9/2012) malam.

Nazaruddin menyebutkan bahwa pemenang tender proyek gedung tersebut adalah PT Pembangunan Perumahan (PT PP). Sebelum proyek pembangunan itu dijalankan, kata Nazaruddin, ada pertemuan di Restoran Bebek Bali dekat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut diikuti pihak PT PP pimpinan MK, Sekjen MK, dan beberapa anggota Komisi III DPR. Namun, Nazaruddin enggan menyebut siapa saja anggota Komisi III DPR yang ikut dalam pertemuan tersebut. Terkait pembangunan gedung MK ini, Nazaruddin pernah menuding mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie terlibat dalam kongkalikong pembangunan gedung itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com