Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Dana Kunker ke Luar Negeri Naik 77 Persen

Kompas.com - 14/09/2012, 16:39 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah derasnya kritik publik terhadap kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke luar negeri, DPR malah berharap anggaran untuk kunker ke luar negeri untuk tahun 2013 ditambah. Hal itu terlihat dalam Rancangan APBN 2013 yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, DPR kembali merencanakan berpergian ke 38 negara dengan anggaran mencapai Rp 248 ,12 milliar. Angka itu naik 77 persen dibanding anggaran tahun 2012 yakni sebesar Rp 139 ,94 milliar.

"Kuping politisi senayan sudah kebal dengan kritik publik," kata Roy di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Roy mengkritik langkah sebagian politisi yang membandingkan kecilnya anggaran perjalanan dinas mereka dengan besarnya biaya perjalanan dinas kementerian atau lembaga. Seharusnya, DPR melaksanakan tugasnya mengawasi kinerja pemerintah terutama untuk mengerem pemborosan anggaran perjalanan dinas di lingkungan eksekutif.

Setidaknya, data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), anggaran dinas kementerian/lembaga terus naik setiap tahun. Anggaran di tahun 2011 sebesar Rp 18 triliun, 2012 sebesar Rp 24 triliun, dan usulan tahun 2013 mencapai Rp 21 triliun.

Meski demikian, Roy mengapresiasi langkah sebagian kecil anggota Dewan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas di tubuh DPR. "Ketika melakukan kegiatan kunker ke luar negeri, mereka membuat laporan kunker dan mempublikasi kepada masyarakat," pungkas dia.

Seperti diberitakan, Ketua DPR Marzuki Alie menilai kritikan publik terkait kunker DPR tidak adil. Menurut dia, DPR telah banyak melakukan pembenahan terkait kunker ke luar negeri. Pimpinan tak mengizinkan kunker ke luar negeri terkait fungsi pengawasan. Adapun terkait fungsi legislasi, pimpinan mengizinkan hanya untuk merevisi undang-undang yang akan merubah lebih dari 50 persen pasal atau membuat UU baru.

"Kritiknya tidak adil. Kenapa? Kita pimpinan DPR sudah lakukan usaha penghematan. Luar biasa penghematan dari kunker ke luar negeri," kata Marzuki.

Berita lengkap mengenai kunjungan kerja anggota DPR bisa dibaca di "DPR Studi Banding PMI ke Turki dan Denmark"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Nasional
    Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

    Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

    Nasional
    Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

    Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

    Nasional
    Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

    Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

    Nasional
    Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

    Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

    Nasional
    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Nasional
    Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

    Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

    Nasional
    Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

    Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

    Nasional
    PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

    PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

    Nasional
    PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

    PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

    Nasional
    Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

    Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

    Nasional
    Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

    Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com