Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Dana Kunker ke Luar Negeri Naik 77 Persen

Kompas.com - 14/09/2012, 16:39 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah derasnya kritik publik terhadap kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke luar negeri, DPR malah berharap anggaran untuk kunker ke luar negeri untuk tahun 2013 ditambah. Hal itu terlihat dalam Rancangan APBN 2013 yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, DPR kembali merencanakan berpergian ke 38 negara dengan anggaran mencapai Rp 248 ,12 milliar. Angka itu naik 77 persen dibanding anggaran tahun 2012 yakni sebesar Rp 139 ,94 milliar.

"Kuping politisi senayan sudah kebal dengan kritik publik," kata Roy di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Roy mengkritik langkah sebagian politisi yang membandingkan kecilnya anggaran perjalanan dinas mereka dengan besarnya biaya perjalanan dinas kementerian atau lembaga. Seharusnya, DPR melaksanakan tugasnya mengawasi kinerja pemerintah terutama untuk mengerem pemborosan anggaran perjalanan dinas di lingkungan eksekutif.

Setidaknya, data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), anggaran dinas kementerian/lembaga terus naik setiap tahun. Anggaran di tahun 2011 sebesar Rp 18 triliun, 2012 sebesar Rp 24 triliun, dan usulan tahun 2013 mencapai Rp 21 triliun.

Meski demikian, Roy mengapresiasi langkah sebagian kecil anggota Dewan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas di tubuh DPR. "Ketika melakukan kegiatan kunker ke luar negeri, mereka membuat laporan kunker dan mempublikasi kepada masyarakat," pungkas dia.

Seperti diberitakan, Ketua DPR Marzuki Alie menilai kritikan publik terkait kunker DPR tidak adil. Menurut dia, DPR telah banyak melakukan pembenahan terkait kunker ke luar negeri. Pimpinan tak mengizinkan kunker ke luar negeri terkait fungsi pengawasan. Adapun terkait fungsi legislasi, pimpinan mengizinkan hanya untuk merevisi undang-undang yang akan merubah lebih dari 50 persen pasal atau membuat UU baru.

"Kritiknya tidak adil. Kenapa? Kita pimpinan DPR sudah lakukan usaha penghematan. Luar biasa penghematan dari kunker ke luar negeri," kata Marzuki.

Berita lengkap mengenai kunjungan kerja anggota DPR bisa dibaca di "DPR Studi Banding PMI ke Turki dan Denmark"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

    Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

    Nasional
    Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

    Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

    [POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

    Nasional
    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Nasional
    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Nasional
    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Nasional
    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Nasional
    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com