Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cukup Banyak Stok Pemimpin Nasional

Kompas.com - 11/09/2012, 23:40 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok-kelompok masyarakat sipil diharapkan dapat memunculkan tokoh-tokoh yang potensial menjadi pemimpin nasional. Itu dapat menyegarkan bursa calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014.

"Saya kira stok pemimpin nasional kita banyak, hanya saja kerap tidak terfasilitasi oleh kekuatan-kekuatan partai," kata Direktur The Political Literacy Institute, Gun Gun Heriyanto, di Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Para tokoh alternatif itu bisa dari kalangan akademisi, teknokrat-birokrat, atau politisi bagus tapi masih belum jadi tokoh utama partai. Bisa juga berasal dari tokoh-tokoh organisasi masyarakat yang punya kapasitas leadership dan kerap diposisikan sebagai kandidat secara sporadis pada masa lalu.

Hingga kini, nama-nama yang beredar sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 masih didominasi para tokoh lama, bahkan sebagian telah berkompetisi pada Pemilu 2009 dan 2004. Masih sedikit sekali tokoh-tokoh baru yang dapat memenuhi harapan penyegaran.

Gun Gun Heriyanto menilai, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia belum sukses menciptakan pola kaderisasi yang terlembagakan di partai politik. Politik figur masih sangat dominan dan mengalahkan sistem sehingga tradisi kepartaian kita bercorak feodal-oligarkis-transaksional. Dampaknya, nama-nama yang beredar lebih banyak daur ulang nama-nama lama.

Di tengah situasi itu, idealnya partai melakukan demokratisasi internal seperti dengan menjaring calon lewat konvensi dan survei. Kemungkinan lain, dengan melacak sejumlah nama yang punya kemampuan, profesionalitas, dan kredibilitas dari tokoh partai atau dari luar. Bisa juga dimunculkan dari para pemimpin daerah yang dianggap berhasil dan mampu mengelola pemerintahan di tingkat nasional. Partai-partai besar umumnya sudah mengusung calon sendiri.

Untuk itu, kekuatan civil society perlu memunculkan nama-nama pemimpin alternatif, terutama melalui media. Partai-partai juga bisa menengah atau gabungan partai bisa melakukan koalisi terpola untuk memunculkan tokoh alternatif yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi.

"Dengan cara itu, partai-partai menengah bisa menjadi pesaing yang kuat bagi partai besar. Posisi partai-partai tengah akhirnya tidak sekedar ornamen dan pelengkap penderita dari pencapresan partai-partai besar," kata Gun Gun Heriyanto, yang juga pengajar komunikasi politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com