Anggaran BNPT, Polri, dan BIN Terancam Dipotong

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran tiga lembaga yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian RI (Polri), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terancam dipotong. Ketua Komisi I (membidangi keamanan dan pertahanan) Mahfudz Siddiq mengatakan, alokasi anggaran ketiga lembaga itu cukup besar. Akan tetapi, aksi teror cenderung meningkat. Menurutnya, hal itu disebabkan tidak adanya kekompakan ketiga institusi tersebut dalam menangani aksi teror.

"Anggaran mereka besar-besar. Tapi, ketiga lembaga ini tidak kompak, jalan sendiri-sendiri dalam persaingan dapat anggaran yang besar-besar tadi. Kalau anggarannya ditambah, lalu kasus terorisme muncul terus, mending dipotong lah," ujar Mahfudz, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2012).

Mahfudz menilai, ketiga lembaga tersebut belum memiliki grand design yang sama dalam menangkal aksi teror. Jika aksi terorisme tidak ditindaklanjuti, kata Mahfudz, para akan semakin represif dan menyuburkan aksinya. Oleh karena itu, baik BIN, Polri, dan BNPT, menurutnya, tidak seharusnya meminta kenaikan anggaran.

"Komisi I melihat dalam menentukan anggaran yang harus diperhatikan itu kinerja dulu. Kalau kinerjanya jelek terus kan tidak etis kalau dinaikkan," tambahnya.

Hal berbeda diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hassanuddin. Menurutnya, anggaran untuk BIN layak untuk dinaikkan. Ia menilai, kinerja BIN tergolong bagus dalam menanggulangi aksi teror. Kenaikan anggaran akan mendongkrak kinerja lembaga intelijen negara itu dalam menanggulagi terorisme.

"Menurut hemat saya, kemampuan intelijen dapat ditingkatkan dengan kenaikan anggaran yang cukup. Anggaran itu bisa untuk pelatihan intelijen yang cukup ampuh menanggulagi terorisme," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Wakil Kepala BIN Ma'ruf Syamsuddin mengaku tidak ambil pusing dengan ancaman pemotongan anggaran bagi lemganya. Ia menekankan, BIN akan lebih memfokuskan diri pada penanganan aksi teror, daripada mengajukan kenaikan anggaran kepada Komisi I.

"Pemotongan anggaran itu kan terserah maunya Komisi I. BIN nurut kok kalau nanti dipotong," kata Ma'ruf.