Intoleransi Jangan Jadi Proyek Percontohan!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian diminta tidak memandang remeh konflik sosial di daerah dengan latar belakang perbedaan keyakinan. Jika kepolisian tidak serius menangani, konflik itu dinilai bakal dijadikan contoh di daerah lain.

Hal itu dikatakan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Basarah ketika rapat kerja dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan jajarannya di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 3/9/2012 ). Rapat itu membahas penanganan konflik di Sampang, Madura, dan Sigi, Sulawesi Tengah.

Basarah mengkritik pernyataan Kapolri dan Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal Hadiatmoko bahwa konflik di Sampang bukan karena perbedaan keyakinan antara Sunni dan Syiah. Menurut Polri, masalah di Sampang hanya karena masalah asmara antara kakak beradik, yakni Tajul Muluk dan Rois.

Menurut Basarah, pernyataan itu seakan meniadakan adanya intoleransi oleh kelompok tertentu. Basarah menyinggung pelarangan pembangunan tempat ibadah oleh kelompok tertentu, kekerasan yang dilakukan ormas tertentu, dan tindakan intoleransi lainnya.

"Maraknya kekerasan atas nama keyakinan, mengkafirkan dan mengharamkan kelompok tertentu karena negara terlalu memberi toleransi. Ketika ditonton, peristiwa itu jadi proyek percontohan. Akhirnya kerusuhan berlatar belakang agama ditiru oleh kelompok lain. Saya khawatir kalau tidak tegas, jangan-jangan nanti sesama ormas Islam bertikai. Ini membahayakan," kata Basarah.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menghimbau Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan agar bersikap tegas dan percaya diri untuk mengawal Pancasila.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, pascaotonomi daerah, kepala daerah yang harus bertanggungjawab atas masalah di wilayahnya. Jika lalai, kata dia, maka kepolisian yang kena getah.

"Dalam kasus Sampang, saya kira polisi sudah maksimal," kata Martin.