Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rp 1,7 Miliar, Suvenir HUT RI di Istana

Kompas.com - 17/08/2012, 13:13 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar sepekan menjelang peringatan HUT Ke-67 Kemerdekaan RI di Istana Presiden, Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi melansir bahwa anggaran yang digunakan untuk acara itu sebesar Rp 7,8 miliar.

Dari total anggaran Rp 7,8 miliar, sekitar Rp 1,7 miliar digunakan untuk keperluan pembelian suvenir. Lantas apa isi suvenir senilai Rp 1,7 miliar itu?

Kompas.com mencoba melihat isi suvenir yang dibagikan kepada pemimpin redaksi media massa. Ternyata, isinya berupa 1 bungkus mi instan, 1 biskuit, 1 CD lagu, 1 bungkus kopi, 1 kaos putih bertuliskan "Istana Presiden", handuk, beberapa bungkus sereal, topi, majalah, dan topi.

Secara keseluruhan, Fitra menilai, negara tak perlu sampai mengeluarkan anggaran sebesar itu hanya untuk acara seremonial. Selain suvenir, anggaran juga digunakan untuk sewa pemakaian AC standing floor, misting fan, cooling fan, CCTV, dan camera shooting sebesar Rp 1,1 miliar.

Alokasi lain, tambah Uchok, untuk sewa tenda, plampang, kursi, dan meja sebesar Rp 829 juta. Ada pula anggaran pengadaan pakaian sipil lengkap (PSL) untuk pejabat teras, pejabat eselon III dan IV, dan petugas perbantuan sebesar Rp 778 juta.

"Selain itu, anggaran pembuatan dekorasi rangkaian bunga sebesar Rp 818 juta, sewa sound system sebesar Rp 629 juta, penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp 440 juta, pengadaan jamuan snack box sebesar Rp 180 juta, dan lainnya," papar Uchok.

Fitra menilai, negara tak perlu sampai mengeluarkan anggaran sebesar itu hanya untuk acara seremonial. "Ini sungguh luar biasa dan fantastis hanya untuk sebuah acara seremonial kenegaraan. Memang benar ada yang mengatakan bahwa jangankan sebesar Rp 7,8 miliar, nyawa kita saja harus rela dikorbankan, tetapi bukan untuk acara seremonial seperti ini," kata Uchok.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Lambock V Nahattands mengatakan, jangan membandingkan peringatan HUT RI di Istana Presiden dengan acara di kelurahan. Lambock tak membantah anggaran senilai Rp 7,8 miliar. Hanya saja, dia meralat anggaran PSL senilai Rp 778 juta untuk pejabat. Menurutnya, hal tersebut ditujukan untuk pengisi acara, termasuk anggota Paskibraka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Nasional
    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

    Nasional
    MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

    MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

    Nasional
    Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

    Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com