Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Pastikan "Finger Print" Terpasang Desember

Kompas.com - 14/08/2012, 14:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan bahwa sistem presensi dengan sidik jari atau "finger print" akan dipasang di ruang paripurna DPR. Sistem itu disebut paling lama terpasang akhir 2012 .

"Batas waktunya Desember pasti sudah terpasang," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung seusai rapat pimpinan DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa ( 14/8/2012 ).

Dalam rapim itu, pihak Sekretariat Jenderal DPR melaporkan perkembangan pengadaan "finger print". Disebut bahwa proses tender telah selesai. Total anggaran untuk memasang 12 mesin "finger print" sekitar Rp 270 juta.

"Pemenang tender sudah diumumkan. Kemudian masuk pada persiapan. Ini kan perintah Badan Kehormatan untuk diadakan ("finger print") sehingga pimpinan menindaklanjuti," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Setjen DPR pernah berjanji bahwa "finger print" akan terpasang Mei 2012 atau diawal masa sidang sebelumnya. Akibat sistem presensi masih manual atau dengan tandatangan, pemandangan kursi-kursi kosong jamak terlihat ketika rapat paripurna.

Praktiknya, anggota Dewan kerap hanya tandatangan daftar kehadiran yang ditaruh di luar ruang rapat lalu meninggalkan ruang paripurna. Adapula yang menitip presensi ke staf ahli atau asisten pribadinya.

Pemandangan itu diperkirakan bakal semakin parah menjelang pemilu 2014 . Pasalnya, dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Undang-Undang Pemilu membuat wakil rakyat yang masih ingin menyandang anggota terhormat di periode 2014-2019 harus lebih sering ke daerah pemilihan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com