Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harus Lebih Solid

Kompas.com - 08/08/2012, 23:37 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Publik menghargai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Abraham Samad, yang getol mengungkap sejumlah kasus korupsi belakangan ini. Namun, agar semua kasus yang ditangani itu dapat dituntaskan, semua unsur dalam komisi itu diminta lebih solid lagi.

"Kinerja KPK belakangan ini lebih efektif, bahkan terkadang lebih cepat dari perkiraan. Contohnya, penanganan kasus suap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, yang cukup cepat," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Oce Madril menilai, KPK di bawah pimpinan Abraham Samad cukup memenuhi harapan publik, dengan memproses kasus korupsi di berbagai lini.

Sebut saja, antara lain, dugaan korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games, pembangunan sarana olahraga di Hambalang, PON di Riau, Badan Anggaran DPR, pengadaan Al Quran di Kemenag, simulator SIM Polri, cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan suap Bupati Buol. Komisi itu juga berjanji untuk membongkar kasus bailout Bank Century.

KPK menampilkan terobosan dalam membongkar kasus suap, dengan menjerat penerima dan pemberi suap secara hampir bersamaan. Itu terlihat dari kasus penangkapan dan penetapan Bupati Buol, Amran Batalipu, sebagai tersangka penerima suap. Tak lama kemudian, Hartati Murdaya Poo juga dijadikan tersangka.

"Dulu, proses hukumnya menjerat penerima suap, baru kemudian pemberi suap. Jaraknya bisa lama, seperti kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia," kata Oce Madril.

Oce Madril mengingatkan, kasus yang ditangani KPK saat ini cukup banyak, sementara publik menuntut agar berbagai kasus itu dibongkar sampai tuntas. Padahal, dukungan untuk komisi ini masih terbatas, seperti jumlah penyidik, staf, jaringan, dan fasilitas lain.

"Untuk bisa menangani semua kasus itu, maka pimpinan, penyidik, penuntut, staf, dan seluruh jaringan KPK harus solid. Jika tidak satu suara, proses hukum bisa terhambat, bahkan bocor," katanya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com