Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyidik Bareskrim Jaga Barang Bukti di KPK

Kompas.com - 03/08/2012, 03:12 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak kepolisian turut mengawal barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan alat driving simulator pembuatan SIM Korlantas Polri di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Barang bukti hasil penyitaan KPK dari gedung Korlantas Polri tersebut dijaga oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Ada (jaga barang bukti), dari penyidik Bareskrim tipikor," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, Kamis (2/8/2012.)

Polri menyatakan, pihaknya juga membutuhkan barang bukti tersebut karena tengah menangani kasus yang sama. Menurut Boy, baik KPK dan Polri telah bekerja sama dalam hal barang bukti itu. "Sudah ada kesepakatan bersama, itu dilakukan verifikasi sama-sama," kata Boy.

Sejauh ini, menurut Boy, belum semua barang bukti telah dibuka atau diakses. Baik KPK maupun Polri akan mengakses sejumlah barang bukti tersebut secara bertahap. "Bertahap, ya," kata Boy singkat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen pol Anang Iskandar menambahkan, saat ini masih dilakukan koordinasi mengenai barang bukti tersebut. Pihak Polri, yang telah menetapkan lima tersangka atas kasus tersebut,  juga memiliki kepentingan atas barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut. "Ya, kordinasikan, nanti mana yang kita perlukan," kata Anang.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com di lapangan, sejumlah aparat tampak berjaga-jaga di lokasi penyimpanan barang bukti, yakni pada sebuah kontainer di belakang gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Petugas keamanan yang berjaga di sana membenarkan kalau para polisi itu bergantian menjaga barang bukti.

Saat dikonfirmasi soal hal ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tidak membantah ada anggota Kepolisian yang menjaga barang bukti. "Itu kan menjaga barang bukti, bukan menghalang-halangi," katanya di Jakarta, Kamis (2/8/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com