Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Kritik WNI yang Berobat ke Luar Negeri

Kompas.com - 01/08/2012, 15:33 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak gembira jika rakyat Indonesia, utamanya golongan masyarakat mampu, berobat ke luar negeri. Presiden mengatakan, pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas dan modernitas rumah sakit di Indonesia. Dokter Indonesia pun tak kalah dengan negara lainnya.

"Dengan meningkatnya kualitas dan modernitas, kita harapkan bangsa Indonesia bisa berobat di negeri sendiri," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (1/8/2012). Ditambahkan Presiden, sejak pemerintahan periode pertama, dirinya terus mengutamakan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, termasuk puskesmas dan posyandu. Pemerintah ingin lebih mendekatkan puskesmas dan posyandu ke masyakarat.

Kritikan soal banyaknya jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri pernah disampaikan Presiden ketika meresmikan Rumah Sakit Mochtar Riyadi Comprehensive Cancer Center (MRCCC) pada Juli 2011. Setiap tahun, sekitar 600.000 warga berobat ke luar negeri dan menghabiskan uang sekitar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 10,2 triliun.

"Kalau saudara kita gemarnya sedikit-sedikit berobat ke luar negeri, tentu yang untung luar negeri, bukan bangsa kita. Namun tentu kita tak bisa melarang. Saya tak boleh mengeluarkan keppres yang melarang warga negara berobat ke luar negeri," kata Presiden.

Kepala Negara mencontohkan, selama tujuh tahun menjabat sebagai kepala negara, dia tak pernah berobat ke luar negeri. Maka dari itu, Presiden meminta para menteri untuk tidak berobat ke luar negeri. Presiden berharap, para menteri dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Presiden berpendapat, kualitas para dokter Indonesia tak kalah dengan negara lain. Bahkan, sambung Presiden, ada dokter Indonesia yang menjadi rujukan bagi pasien luar negeri. Kepala Negara juga mengatakan, semakin banyak universitas di Indonesia yang masuk dalam daftar universitas terbaik di jagat raya. Maka dari itu, Presiden mendorong universitas di Indonesia dapat terus mencetak dokter-dokter yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan.

Presiden mengatakan, dirinya selalu berobat di rumah sakit di dalam negeri. Sementara itu, catatan Kompas.com, Ibu Negara Ani Yudhoyono, atas rekomendasi tim dokter kepresidenan, memilih menjalani perawatan medis di Amerika Serikat pada Juni 2012. Saat itu, menurut keterangan Presiden, Ibu Negara menderita gangguan saraf atau gangguan di tulang leher.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com