Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emir: Satu Sen Pun Saya Tidak Terima

Kompas.com - 30/07/2012, 13:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka Izedrik Emir Moeis membantah tuduhan dirinya menerima suap dari PT Alstom Indonesia terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan, Lampung, tahun 2004 . Politisi PDI Perjuangan itu mengaku tak pernah menerima suap sesen pun dari PT Alstom Indonesia.

"Saya satu sen pun tidak terima dari Alstom," kata Emir di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/7/2012).

Sebelumnya, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan, Emir diduga menerima suap senilai 300.000 dollar AS dari PT Alstom Indonesia. Namun, pihak KPK belum dapat merinci terkait aliran dana itu.

Emir meminta kepada semua pihak agar menunggu proses peradilan. Dia mengaku akan membuktikan tuduhan itu tidak benar. Hingga saat ini, kata dia, belum ada surat panggilan pemeriksaan dari KPK. Dia juga belum menunjuk pengacara untuk mendampingi.

Emir mengaku sudah pindah dari Komisi VIII ketika tender proyek itu terjadi. Menurut dia, tidak mungkin dirinya mencampuri proses tender. "Aku enggak ngerti. Ini tender internasional. Mana bisa kita ikut campur," ucapnya.

Selain membantah terlibat korupsi, politisi yang kini menjabat Ketua Komisi XI itu menyebut dirinya malah banyak menguntungkan negara ketika itu. "Waktu itu ada 23 proyek listrik swasta yang macet sisa Orde Baru. Harganya gila-gilanya, 8 sen, 9 sen, 9,5 sen per kilowatt. Itu yang saya tekan jadi 4,5 sen. Negara diuntungkan ratusan triliun rupiah sebenarnya," papar Emir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com