Catatan Galau Seorang Wakil Rakyat

”Sarang” dan ”surga koruptor”

Pemberlakuan otonomi daerah sejak 1999 memberi sumbangan signifikan bagi meluasnya roving bandits ini (hal 134-136). Semua politisi—di tingkat nasional, tetapi lebih-lebih di tingkat daerah—sadar bahwa kesempatan mereka untuk terus duduk di kursinya hanya sekali itu karena sistem demokrasi yang menuntut rotasi. Jangan kaget bila ada banyak politisi mengeruk keuntungan finansial sebesar mungkin ketimbang memanfaatkan masa baktinya untuk berkarya secara optimal. Parlemen Indonesia menjelma menjadi ”sarang koruptor”. Yang lebih parah, pengadilan juga disebut sebagai ”surga koruptor”. Para jaksa dan hakim seolah tidak berdaya menghadapi situasi.

Korupsi memang berkaitan dengan operasi atau praktik kekuasaan yang buruk yang memiliki kontrol dan pengawasan yang efektif. Korupsi bisa dirumuskan sebagai sebuah monopoli kekuasaan ditambah keleluasaan kewenangan minus akuntabilitas dan minus transparansi dalam pengambilan keputusan.

Isi buku ini merupakan tinjauan ke belakang berkaitan dengan pusat-pusat kekuasaan politik negara Orde Baru yang beroperasi dengan berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Buku ini menggambarkan dengan detail relasi politik, bisnis, dan birokrasi yang telah membentuk konfigurasi kekuatan mereka dalam suatu jaringan patronase negara. Di satu sisi penguasa dan birokrat-politik membutuhkan kroni-kroni bisnis untuk menjalankan program pembangunan ekonomi sesuai dengan kepentingan patronase mereka. Di sisi lain kroni-kroni bisnis tersebut bergantung pada penyediaan sumber-sumber ekonomi dan perlindungan dari penguasa dan birokrat-politik.

Buku ini dengan gamblang membedah praktik korupsi di level negara, baik selama di bawah Orde Baru maupun di era reformasi. Dari berbagai elemennya, seperti rezim politik dan pemerintah, parlemen, kehakiman dan penegak hukum, militer, serta kementerian dan birokrasi, dapat dipetakan bagaimana mereka mengoperasikan penyimpangan kekuasaan, melakukan korupsi, menjadikannya sebagai kebiasaan, serta mempertahankan kondisi-kondisi yang menguntungkan mereka. Mereka membentuk budaya dan perilaku tidak punya rasa malu dan tidak mau mundur dari jabatannya meski ketahuan melakukan korupsi.

Buku ini ditulis oleh Ketua Komisi III DPR yang juga menjadi Wakil Presiden South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), yaitu organisasi parlemen se-Asia Tenggara dan Selatan untuk pemberantasan korupsi atas kegalauannya dalam melihat perkembangan negara Republik Indonesia yang terus digerogoti oleh berbagai masalah korupsi.

Selain itu, buku ini juga merupakan bagian dari kegelisahan si penulis atas pertanyaan sejumlah kalangan mengenai peran anggota DPR dalam membangun sistem pemberantasan korupsi. Juga untuk menjawab teka-teki berkaitan dengan banyaknya anggota DPR tersangkut kasus korupsi. Sungguh sebuah karya dan usaha yang patut diacungi jempol.

Stanley Adi Prasetyo, Wakil Ketua I Komnas HAM

 *** 

• Judul buku: Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship dalam Pendidikan Nasional • Penulis: HAR Tilaar • Penerbit: Penerbit Buku Kompas, Juni 2012 • Tebal: xviii+238 halaman • ISBN: 978-979-709-653-3