"Hobi DPR Tidak Disukai Rakyat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak bisa memakai alasan penghematan keuangan negara ketika menahan anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi sebab Dewan sendiri menghambur-hamburkan uang negara. DPR dinilai hanya mencari alasan dan tidak mewakili aspirasi rakyat.

"Anggota DPR seolah-olah punya hobi yang tidak disukai publik. Apa saja yang tidak disukai publik, tapi disukai DPR. Apa saja yang disukai publik, tapi tidak disukai DPR. Jadi hobinya DPR tidak mewakili suara rakyat," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Penilaian Ray itu berdasarkan sikap para politisi yang kerap studi banding beramai-ramai keluar negeri dengan menghabiskan dana hingga puluhan miliar rupiah. Namun, manfaat dan hasil studi banding itu tidak jelas.

Ray mengkritik sikap para politisi yang tak terima ketika hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei menilai buruk anggota lembaga tinggi negara itu. Ray berpendapat bahwa seharusnya para politisi di Senayan malu jika mayoritas masyarakat menilai mereka buruk. "Kalau 50 persen plus satu masyarakat tidak suka DPR, mundur saja sebagai anggota," ucapnya.

Ray juga tak sependapat jika cara menyelesaikan polemik pembangunan gedung baru KPK dengan meminta bantuan rakyat alias saweran. Langkah itu, kata dia, bisa menambah pertikaian antara DPR dan KPK yang sudah terjadi sejak kepemimpinan KPK jilid II.

"Selalu ada jalan penyelesaian dengan cara dewasa. KPK ini punya penyakit, dihadang sedikit langsung ngeluh ke rakyat. Dukungan besar kepada KPK ini karena saingannya DPR. Kalau saingannya institusi lain, belum tentu seperti ini. DPR sudah jadi institusi di mana ketidaksukaan DPR bersatu," kata Ray.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengakui bahwa rakyat akan semakin membenci Dewan setelah menahan anggaran pembangunan gedung KPK. Dia mengaku bahwa fraksinya mendukung dana segera dikucurkan. "Citra kita (DPR) sudah kurang baik. Jangan diperburuk lagi dengan ini. Kita berusaha agar ini jangan menggelinding. Kampus bergerak, rakyat di mana-mana bergerak," kata Martin.

Para pimpinan KPK mengatakan, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung baru KPK di tanah seluas 27.600 meter persegi mencapai Rp 225 ,7 miliar. Anggaran itu meliputi biaya pekerjaan fisik senilai Rp 215 miliar, konsultan perencana Rp 5,48 miliar, managemen konstruksi Rp 4,38 miliar, dan pengelolaan kegiatan Rp 766 juta. Jika disetujui, anggaran akan dikucurkan dalam waktu tiga tahun mulai dari 2012 sampai 2014. Pada tahap pertama, akan dikucurkan Rp 16,7 miliar.