Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hobi DPR Tidak Disukai Rakyat"

Kompas.com - 28/06/2012, 16:52 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak bisa memakai alasan penghematan keuangan negara ketika menahan anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi sebab Dewan sendiri menghambur-hamburkan uang negara. DPR dinilai hanya mencari alasan dan tidak mewakili aspirasi rakyat.

"Anggota DPR seolah-olah punya hobi yang tidak disukai publik. Apa saja yang tidak disukai publik, tapi disukai DPR. Apa saja yang disukai publik, tapi tidak disukai DPR. Jadi hobinya DPR tidak mewakili suara rakyat," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Penilaian Ray itu berdasarkan sikap para politisi yang kerap studi banding beramai-ramai keluar negeri dengan menghabiskan dana hingga puluhan miliar rupiah. Namun, manfaat dan hasil studi banding itu tidak jelas.

Ray mengkritik sikap para politisi yang tak terima ketika hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei menilai buruk anggota lembaga tinggi negara itu. Ray berpendapat bahwa seharusnya para politisi di Senayan malu jika mayoritas masyarakat menilai mereka buruk. "Kalau 50 persen plus satu masyarakat tidak suka DPR, mundur saja sebagai anggota," ucapnya.

Ray juga tak sependapat jika cara menyelesaikan polemik pembangunan gedung baru KPK dengan meminta bantuan rakyat alias saweran. Langkah itu, kata dia, bisa menambah pertikaian antara DPR dan KPK yang sudah terjadi sejak kepemimpinan KPK jilid II.

"Selalu ada jalan penyelesaian dengan cara dewasa. KPK ini punya penyakit, dihadang sedikit langsung ngeluh ke rakyat. Dukungan besar kepada KPK ini karena saingannya DPR. Kalau saingannya institusi lain, belum tentu seperti ini. DPR sudah jadi institusi di mana ketidaksukaan DPR bersatu," kata Ray.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengakui bahwa rakyat akan semakin membenci Dewan setelah menahan anggaran pembangunan gedung KPK. Dia mengaku bahwa fraksinya mendukung dana segera dikucurkan. "Citra kita (DPR) sudah kurang baik. Jangan diperburuk lagi dengan ini. Kita berusaha agar ini jangan menggelinding. Kampus bergerak, rakyat di mana-mana bergerak," kata Martin.

Para pimpinan KPK mengatakan, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung baru KPK di tanah seluas 27.600 meter persegi mencapai Rp 225 ,7 miliar. Anggaran itu meliputi biaya pekerjaan fisik senilai Rp 215 miliar, konsultan perencana Rp 5,48 miliar, managemen konstruksi Rp 4,38 miliar, dan pengelolaan kegiatan Rp 766 juta. Jika disetujui, anggaran akan dikucurkan dalam waktu tiga tahun mulai dari 2012 sampai 2014. Pada tahap pertama, akan dikucurkan Rp 16,7 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

    Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

    Nasional
    Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

    Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

    Nasional
    PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

    PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

    Nasional
    Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

    Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

    Nasional
    Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

    Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

    Nasional
    PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

    PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

    Nasional
    Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

    Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

    Nasional
    VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

    VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

    Nasional
    La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

    La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

    Nasional
    La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Nasional
    Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

    Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

    Nasional
    Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

    Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

    Nasional
    Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

    Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

    Nasional
    Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

    Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

    Nasional
    Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

    Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com