Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesepuh TNI-Polri Prihatin terhadap Nasib Bangsa

Kompas.com - 14/06/2012, 21:48 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menyatakan para sesepuh TNI dan Polri menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Rabu (13/6/2012) untuk membahas berbagai permasalahan negara saat ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kasus korupsi yang kian marak di Indonesia.

Saat itu beberapa sesepuh TNI yang hadir diantaranya mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Agum Gumelar, mantan Kepala Staf TNI-AD Jenderal (Purn) Wismoyo Arismunandar serta mantan Kapolri Awaloedin Jamin.

"Intinya para sesepuh itu kan selalu mengikuti perkembangan politik, hukum di negara kita. Mereka kan hanya menyampaikan apa yang mereka pandang sedikit tidak sesuai lagi dengan rohnya. Ingat sesuai rohnya pembukaan UUD 45. Oleh karena itu mereka menyampaikan ada semacam saran rekomendasi ke MPR," kata Djoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/6/2012).

Menurut Djoko, pertemuan itu sudah biasa dilakukan para sesepuh TNI-Polri dua atau tiga kali dalam setahun. "Wajar kalau mereka itu selalu memberikan pandangan. Bukan hanya kelompok purnawirawan saja, kelompok lain juga," kata dia.

Selain para sesepuh itu, bersama Djoko juga hadir Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Ada juga Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Staf Angkatan TNI Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Suparno. Mereka berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com