Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesepuh TNI-Polri Prihatin terhadap Nasib Bangsa

Kompas.com - 14/06/2012, 21:48 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menyatakan para sesepuh TNI dan Polri menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Rabu (13/6/2012) untuk membahas berbagai permasalahan negara saat ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kasus korupsi yang kian marak di Indonesia.

Saat itu beberapa sesepuh TNI yang hadir diantaranya mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Agum Gumelar, mantan Kepala Staf TNI-AD Jenderal (Purn) Wismoyo Arismunandar serta mantan Kapolri Awaloedin Jamin.

"Intinya para sesepuh itu kan selalu mengikuti perkembangan politik, hukum di negara kita. Mereka kan hanya menyampaikan apa yang mereka pandang sedikit tidak sesuai lagi dengan rohnya. Ingat sesuai rohnya pembukaan UUD 45. Oleh karena itu mereka menyampaikan ada semacam saran rekomendasi ke MPR," kata Djoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/6/2012).

Menurut Djoko, pertemuan itu sudah biasa dilakukan para sesepuh TNI-Polri dua atau tiga kali dalam setahun. "Wajar kalau mereka itu selalu memberikan pandangan. Bukan hanya kelompok purnawirawan saja, kelompok lain juga," kata dia.

Selain para sesepuh itu, bersama Djoko juga hadir Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Ada juga Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Staf Angkatan TNI Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Suparno. Mereka berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com