Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruang Banggar Rp 11,4 Miliar Masih Terlalu Mahal

Kompas.com - 11/06/2012, 16:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Total pengeluaran untuk renovasi ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat senilai Rp 11,4 miliar dinilai masih terlalu mahal. Komisi Pemberantasan Korupsi didesak fokus dalam penyelidikan proyek itu lantaran diduga ada penyimpangan.

"Ini sungguh sangat memperihatin kita. Kalau tetap ngotot angka sebesar Rp 11,4 miliar ini dipertahankan, publik menunggu KPK untuk masuk dalam penyelidikan ruang banggar ini," kata Uchok Sky Khadafi Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA di Jakarta, Senin (11/6/2012).

Uchok mengatakan, seharusnya Sekretariat Jenderal DPR selaku pelaksana bisa mengurangi lagi biaya renovasi. Sebelumnya, pihak Sekjen mengklaim telah melakukan penghematan sebesar sebesar Rp 8.533.000.000 . Awalnya, total pengeluaran sebesar Rp 19.990.000.000 . Setelah berbagai barang impor ditukar dengan barang yang lebih murah, biaya menjadi Rp 11,4 miliar.

Uchok mengkritik sikap Badan Kehormatan DPR dalam pengusutan dugaan mark up yang dilakukan politisi DPR. Pasalnya, tidak ada satu pun politisi yang dianggap melakukan pelanggaran.

"Orang BK itu anggota Dewan juga. Jadi tidak mungkin "jeruk makan jeruk". Yang ada saling melindungi," ucap dia.

Seperti diberitakan, ruang Banggar yang terletak di lantai II Gedung Nusantara II diresmikan siang tadi. Setelah terbengkalai sekitar lima bulan, ruang seluas 800 meter persegi itu akan dipakai dalam rapat-rapat pembahasan anggaran selanjutnya.

KPK pernah menyebut tengah melakukan penyelidikan proyek itu. Badan Pemeriksa Keuangan juga melakukan audit. Namun, hingga saat ini tak jelas ada atau tidaknya penyimpangan dalam proyek itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com