Teror Menyebar, Presiden Diminta Tegas

JAYAPURA, KOMPAS.com - Aksi kekerasan bersenjata di Papua makin menyebar. Saat situasi keamanan Kota Jayapura dan Wamena belum sepenuhnya pulih, terjadi lagi penembakan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis (7/6/2012) pukul 01.00.

Kejadian di bagian utara Provinsi Papua ini menunjukkan makin menyebarnya lokasi penembakan dalam tiga tahun terakhir. Selama ini kekerasan bersenjata kerap terjadi di Jayapura, Timika, dan sejumlah wilayah pegunungan tengah, seperti Wamena, Mulia, dan Paniai.

Menyikapi hal itu, kalangan DPR di Jakarta, Jumat, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serius dan tegas menangani Papua. Anggota Komisi II DPR, Agustina Basik, menilai, pemerintah sudah tidak memiliki wibawa di Papua. ”Saya meragukan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua,” kata Agustina yang juga anggota Kaukus Papua di Parlemen Republik Indonesia.

Paskalis Kossay, anggota Komisi III DPR yang juga koordinator Kaukus Papua di Parlemen RI, menambahkan, dalam sebulan terakhir, sudah 15 orang meninggal karena ditembak di Papua.

”Jika Kepala Kepolisian Daerah Papua, Pangdam Cendrawasih, atau pejabat Badan Intelijen Negara tidak mampu mengendalikan keamanan di Papua, mereka perlu diganti,” katanya.

Anggota Komisi I DPR, Tjahjo Kumolo, menilai, masalah di Papua sangat kompleks dan aparat intelijen belum berkoordinasi dengan baik.

Peristiwa di Yapen terjadi pada Kamis dini hari. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Ajun Komisaris Besar Yohanes Nugroho Wicaksono mengungkapkan, korban penembakan adalah Brigadir La Edi, anggota Polsek Angkaisera. Ia ditembak orang tak dikenal saat tugas piket malam bersama lima rekannya. Sebutir peluru mengenai pinggang kirinya. Kini, korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Biak.

Belum dipastikan keterkaitan penembakan itu dengan penggerebekan tempat yang diduga markas dan lokasi latihan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Angkaisera, pekan lalu, oleh aparat TNI/Polri.

Situasi Wamena

Situasi kota Wamena pascakonflik antara warga dan anggota Batalyon 756, kemarin, berangsur membaik. Pegiat HAM Wamena, Theo Hasegem, mengatakan, Bupati Jayawijaya W Wetipo bersama Kepala Polres Jayawijaya Ajun Komisaris Besar Alvian telah bertemu dengan tokoh masyarakat. Mereka sepakat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun rasa aman di Wamena.

Ada delapan butir kesepakatan, di antaranya setiap kelompok diminta tidak saling memprovokasi dan pelaku penikaman yang menewaskan anggota Batalyon 756, Pratu Ahmad Ruslan, dan seorang warga Wamena, Eli Yoman, diusut melalui jalur hukum. Pemerintah setempat juga memberikan santunan kepada korban dan memperbaiki rumah warga yang rusak dalam konflik.

Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih Kolonel Ali H Bogra mengatakan, saat ini situasi Wamena membaik. Menurut dia, anggota TNI tidak membakar rumah warga. ”Itu tidak mungkin, kami adalah prajurit,” tuturnya. Ia menegaskan, anggota Batalyon 756 memang turun ke Wamena untuk menanyakan kepada warga apa yang menyebabkan rekan mereka ditikam. Namun, mereka segera kembali ke markas setelah diminta atasan mereka.

Polda Papua, Kamis, menahan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buchtar Tabuni. Buchtar Tabuni diduga bertanggung jawab atas beberapa peristiwa kekerasan di Jayapura. Penangkapan itu memicu aksi unjuk rasa pendukung Buchtar di DPR Papua.

Namun, situasi Kota Jayapura secara umum mulai kondusif pasca-tewasnya Teyu Tabuni (20), warga Dok V Jayapura.

Ketua Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono saat dihubungi di Jayapura, Jumat, mengatakan, pembangunan Papua dan Papua Barat memerlukan stabilitas. Ia berharap polisi mampu mengamankan Papua.

Di Jakarta, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Antie Solaiman dari Pusat Studi Papua Universitas Kristen Indonesia menegaskan, dialog menjadi jalan yang efektif untuk menyelesaikan kasus Papua karena dalam dialog, masyarakat Papua bisa bebas menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini diakui tidak mudah karena butuh pemahaman tentang kultur dan kapasitas masyarakat Papua.(RWN/JOS/ONG/EDN/NWO/NAR)