Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo Terbang Sukhoi Kantongi Izin 3 Kementerian

Kompas.com - 10/05/2012, 17:56 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti, menegaskan bahwa penerbangan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (9/5/2012), telah mendapatkan izin dari tiga Kementerian, yakni Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Perhubungan.

"Mereka sudah minta izin dalam rangka penerbangan di Indonesia. Ini pesawat asing yang terbang di Indonesia jadi harus punya izin. Izin dikeluarkan dari Kemenlu, TNI, dan terakhir dari Dirjen Perhubungan Udara. Izin sudah diberikan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan demo flight ini," sebut Herry, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (10/5/2012).

Herry mengatakan, pihak Sukhoi memilih rute untuk terbang di atas Lapangan Atang Sendjaja, Bogor. Itu merupakan lapangan untuk landasan militer. "Itu base helikopter TNI AU," sambung dia.

Herry menyebutkan, Sukhoi mungkin saja memilih lapangan tersebut karena frekuensi penerbangan di atasnya tidak padat. Bila memilih di daerah utara, maka Sukhoi akan bertemu lalu lintas penerbangan yang padat. "Jadi boleh saja," sebutnya.

Posisi terbang dengan ketinggian 6.000 kaki, kata Herry, tidak masalah bila di atas Lapangan Atang Sendjaja. Tapi Herry belum bisa menyimpulkan apakah Sukhoi terbang keluar dari jalur yang telah direncanakan. "Kita belum tahu (apakah dia keluar jalur)," pungkas Herry yang menyebutkan akan menunggu hasil investigasi untuk mengetahui hal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

    Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

    Nasional
    Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

    Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

    Nasional
    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

    Nasional
    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Nasional
    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com