Kasus 3 TKI Lombok Menyisakan Kejanggalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kematian tiga orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTB di Malaysia masih menyisakan kejanggalan. Migrant Care bersama Kontras serta keluarga korban pun membeberkan kejanggalan-kejanggalan kematian Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noor.

Adapun yang masih dirasa aneh atas kematian tiga TKI tersebut yakni informasi tentang kematian yang diperoleh dari inisiatif keluarga dengan mencari informasi mengenai keberadaan TKI tersebut.

"Mestinya KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) adalah pihak pertama yang mendapat informasi secara resmi dari pemerintah Malaysia untuk kemudian diteruskan kepada pihak keluarga," ujar Koordinator Migrant Care Anis Hidayah saat memberikan keterangan pers di Kontras, Jakarta, Rabu (2/5/2012).

Kejanggalan lain yang ditemui kata Anis adalah saat pihak keluarga yang ada di Malaysia turut memandikan dan mengkafani jenazah mendapati berbagai macam ketidakwajaran pada ketiga jenazah. Ada jahitan yang hampir dilakukan di seluruh tubuh korban, dari kepala, mata hingga kaki.

"Padahal pihak RS Port Dickson menyatakan hanya melakukan pengecekan 'post mortem' (tidak melakukan pembedahan terhadap jenazah)," lanjut Anis.

Tidak hanya itu, pemulangan jenazah hanya diurus oleh agen pengurusan jasa jenazah 'Poh Soon Professional Funeral Servise'. Bahkan, semua biaya ditanggung keluarga sebesar Rp 13 juta per jenazah.

"Tim yang dibentuk Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) setelah adanya protes keluarga korban menegaskan buruknya kinerja KBRI dalam melayani dan melindungi buruh migran," kata Anis.

Inisiatif keluarga untuk melakukan otopsi ulang yang dipersulit dengan birokrasi tidak pasti di tingkat kepolisian lanjut Anis juga menambah daftar kejanggalan. Selama otopsi berlangsung keluarga tidak mendapatkan penjelasan mengenai fakta yang terjadi pada ketiga korban. Hasil otopsi resmi belum disampaikan kepada pihak keluarga, namun sudah mengumumkan ke publik.

"Pemerintah terkesan telah selesai bertanggung jawab setelah mengumumkan hasil otopsi. Sementara keluarga mendapatkan fakta yang berbeda dengan apa yang disampaikan secara resmi oleh pemerintah," jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Anis, Kontras, Koslata, dan Migrant Care akan mendampingi keluarga untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah. "Kita komitmen harus menang. Harus mendidik pemerintah agar kasus serupa tidak terulang," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar.

"Mereka adalah warga negara dan manusia. Tidak hanya dijamin di status di dokumen," tambahnya.

Selanjutnya hasil temuan kejanggalan tersebut akan dilaporkan ke Komnas HAM dan Kemenlu hari ini. Turut hadir dalam konferensi tersebut keluarga dari masing-masing korban. H Ma'sum (ayah Herman), Tohri (kakak Abdul Kadir Jaelani), Nurmawi (Kakak Mad Noor). (Eri Komar Sinaga)