Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulit Gulingkan Ical Sebagai Ketum Golkar

Kompas.com - 25/04/2012, 19:08 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggantikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical dari DPD II PG dinilai mustahil direalisasikan jika mengacu pada aturan internal PG.

Bendahara Umum PG Setya Novanto mengatakan, munaslub bisa digelar jika ada permintaan minimal dua pertiga dari total 33 DPD I. Sebaliknya, kata dia, 27 DPD I malah meminta kepada DPP untuk digelar rapat pimpinan khusus (rapimnasus).

Seperti diketahui, pengurus 27 DPD I itu meminta agar Ical ditetapkan sebagai calon presiden dari PG dalam rapimnasus nanti. Akhirnya, DPP PG berencana mempercepat rapimnas dari Oktober 2012 menjadi Juli 2012 .

"Jadi itu (munaslub) tidak mungkin dilakukan. Faktanya DPD I mendukung Aburizal dan meminta ditetapkan sebagai calon presiden. Itu kenyataannya," kata Setya di ruang F-PG di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Setya dimintai tanggapan pernyataan Muntasir Hamid, Ketua Forum Silaturahmi DPD II PG bahwa para pengurus DPD II menolak langkah Ical sebagai capres 2014 . Jika dipaksakan, menurut Ketua DPD Kota Banda Aceh itu, DPD II akan mendorong digelar munaslub.

Setya membantah jika ada penolakan Ical sebagai capres dari DPD II. Pasalnya, kata dia, Ical selama ini sampai empat kali ke daerah dalam seminggu. Menurut dia, perbedaan pandangan biasa di PG. "Ketika sudah keputusan bersama, kita akan melakukan soliditas bersama," kata Setya.

Setya juga meyakini bahwa rapimnasus jadi digelar Juli nanti. Alasannya, kata dia, suara DPD I harus diakomodasi DPP sesuai aturan internal. Rencana rapimnasus itu akan dibicarakan dalam rapat harian dan diputuskan dalam rapat pleno akhir pekan ini.

Sebelumnya, para petinggai PG, diantaranya mantan Ketum PG Akbar Tanjung dan Ketua DPP PG Hajrianto Thohari mempertanyakan urgensi digelarnya rapimnasus. Mereka juga meminta agar tidak ditutup peluang bagi tokoh lain untuk maju sebagai capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Nasional
    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

    Nasional
    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Nasional
    4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    Nasional
    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Nasional
    Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

    Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

    Nasional
    Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

    Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

    Nasional
    Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

    Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

    Nasional
    Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

    Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

    Nasional
    Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

    Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

    Nasional
    Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

    Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

    KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com