Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Dipaksakan Jadi Capres, Ical Bakal Digulingkan

Kompas.com - 24/04/2012, 11:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pengurus DPD II Partai Golkar (PG) disebut menolak pencalonan Ketua Umum PG Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. Jika pencalonan itu dipaksakan, DPD II bakal mendorong digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggantikan ketua umum.

"Kalau dipaksakan Ical nyapres, ini bisa didorong Munaslub. Teman-teman DPD II akan ke Jakarta menyatakan sikap," kata Muntasir Hamid, Ketua Forum Silaturahmi DPD II PG, ketika dihubungi, Selasa (24/4/2012).

Muntasir mengatakan, para pengurus daerah menolak lantaran PG selama dipimpin Ical menjadi tertutup layaknya kerajaan. Ketua DPD II Banda Aceh itu menyebut gaya kepemimpinan Ical selama ini sama seperti memimpin perusahaan.

Selain itu, kata Muntasir, Ical masih tersangkut kasus lumpur Lapindo. "Saya sedang di Surabaya melihat pedihnya korban Lapindo. Saya memohon Allah memberi petunjuk Aburizal membantu korban Lapindo ketimbang mendorong rapimnasus," kata dia.

Seperti diketahui, DPP PG bakal mempercepat rapat pimpinan nasional (rapimnas) dari bulan Oktober 2012 ke Juli 2012. Percepatan itu disebut agar tidak ada dualisme dukungan capres selain kepada Ical. Rencana itu langsung ditentang oleh para politisi senior PG.

Muntasir juga mengingatkan mengenai musyawarah nasional PG di Pekan Baru, Riau, tahun 2009. Saat itu, kata dia, Ical membutuhkan dukungan DPD II untuk terpilih sebagai ketua umum. Rencananya, penentuan capres dari PG nantinya hanya melibatkan DPD I.

"Kenapa sekarang DPD II dibonsai? Jangan karena uang semua bisa kita atur. Uang bukanlah segalanya," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com