Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Dipaksakan Jadi Capres, Ical Bakal Digulingkan

Kompas.com - 24/04/2012, 11:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pengurus DPD II Partai Golkar (PG) disebut menolak pencalonan Ketua Umum PG Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. Jika pencalonan itu dipaksakan, DPD II bakal mendorong digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggantikan ketua umum.

"Kalau dipaksakan Ical nyapres, ini bisa didorong Munaslub. Teman-teman DPD II akan ke Jakarta menyatakan sikap," kata Muntasir Hamid, Ketua Forum Silaturahmi DPD II PG, ketika dihubungi, Selasa (24/4/2012).

Muntasir mengatakan, para pengurus daerah menolak lantaran PG selama dipimpin Ical menjadi tertutup layaknya kerajaan. Ketua DPD II Banda Aceh itu menyebut gaya kepemimpinan Ical selama ini sama seperti memimpin perusahaan.

Selain itu, kata Muntasir, Ical masih tersangkut kasus lumpur Lapindo. "Saya sedang di Surabaya melihat pedihnya korban Lapindo. Saya memohon Allah memberi petunjuk Aburizal membantu korban Lapindo ketimbang mendorong rapimnasus," kata dia.

Seperti diketahui, DPP PG bakal mempercepat rapat pimpinan nasional (rapimnas) dari bulan Oktober 2012 ke Juli 2012. Percepatan itu disebut agar tidak ada dualisme dukungan capres selain kepada Ical. Rencana itu langsung ditentang oleh para politisi senior PG.

Muntasir juga mengingatkan mengenai musyawarah nasional PG di Pekan Baru, Riau, tahun 2009. Saat itu, kata dia, Ical membutuhkan dukungan DPD II untuk terpilih sebagai ketua umum. Rencananya, penentuan capres dari PG nantinya hanya melibatkan DPD I.

"Kenapa sekarang DPD II dibonsai? Jangan karena uang semua bisa kita atur. Uang bukanlah segalanya," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com