Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Ambangkan Kasus Angie dan Miranda

Kompas.com - 16/04/2012, 23:12 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak terus mengambangkan kasus hukum Angelina Sondak dan Miranda Gultom, masih-masing sebagai tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games dan suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi kasusnya seperti dibiarkan berhenti sejenak.

"Kasus Angie (sapaan Angelina Sondakh) dan Miranda terkesan mengambang lagi," kata peneliti korupsi politik di Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, di Jakarta, Senin (16/4/2012).

KPK telah menetapkan Miranda S Gultom, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, sebagai tersangka kasus suap cek palawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, akhir Januari. Angelina Sondakh, Wakil Sekjen Partai Demokrat, juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games, awal Februari.

Namun, hingga berselang sekitar dua bulan setelah penetapan, belum ada perkembangan berarti dalam penyidikan dua tersangka itu. Baik Miranda maupun Angelina masih dibiarkan tenang-tenang saja, belum belum diperiksa lebih lanjut, apalagi ditahan.

Menurut Abdullah Dahlan, kondisi ini memperlihatkan ada sesuatu yang tak lazim dalam proses hukum yang biasanya dilakukan KPK.

"Biasanya segera setelah ditetapkan jadi tersangka, ada langkah-langkah maju dalam proses hukum. Tetapi, kali ini seperti berhenti sejenak dalam dua bulan. Mungkin KPK sendiri tak cukup matang untuk mempersiapkan prosesnya," katanya.

KPK diminta untuk segera meneruskan dua kasus tersebut dengan memeriksa kedua tersangka dan para saksinya. Jangan sampai harapan dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat pada komisi itu dalam membongkar kasus korupsi, menjadi redup lagi. Penanganan dua kasus itu bakal mengembalikan kepercayaan publik.

"Jangan biarakan harapan masyarakat turun lagi pada KPK," kata Abdullah Dahlan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Nasional
    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Nasional
    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Nasional
    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Nasional
    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    Nasional
    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Nasional
    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Nasional
    Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

    Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Nasional
    Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

    Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

    [POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

    Nasional
    Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

    Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

    Nasional
    Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

    Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com