Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Siap Naikkan Ambang Batas 5 Persen

Kompas.com - 11/04/2012, 11:41 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera siap menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) hingga 5 persen, jika tidak mendapatkan titik temu melalui lobi antar fraksi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Ambang batas ini sama dengan pilihan dua partai besar lainnya yakni Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Jika tidak terjadi titik temu melalui lobi-lobi fraksi mengenai PT dalam RUU pemilu, PKS terbuka untuk memilih opsi PT 5 persen sebagaimana ditawarkan partai besar lainnya," kata anggota dewan dari Fraksi PKS Abdul Hakim di DPR RI Jakarta, Rabu (11/4/2012).

Pemilihan ambang batas 5 persen ini berbeda dengan ambang batas yang diusulkan partai-partai koalisi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab). Dalam rapat Setgab Selasa malam (10/4/2012), Fraksi Partai Demokrat mengusulkan ambang batas parlemen 3,5 hingga 4 persen, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) 3,5 persen. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan ambang batas parlemen 3 persen.

Sedangkan partai oposisi selain PDIP, Partai Gerindra dan Partai Hanura mengusulkan ambang batas parlemen 3 persen.

Seperti diberitakan, saat ini RUU Pemilu sudah harus disahkan dalam paripurna supaya tahapan pemilu bisa dimulai 22 bulan sebelum pemungutan suara. Karena waktu semakin sempit, lobi-lobi intensif dilakukan fraksi-fraksi.

Beberapa isu yang masih diperdebatkan antara lain ambang batas 3-4 persen, kuota kursi setiap daerah pemilihan, sistem pemilu terbuka atau tertutup, dan konversi suara menjadi kursi. Sementara itu, tim perumus dan tim sinkronisasi akan menangani keseluruhan redaksional supaya tidak ada klausul yang tumpang-tindih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com