Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Patungan Uang, Bukan Konsumsi Publik

Kompas.com - 10/04/2012, 15:47 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, pengumpulan dana dari seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di Parlemen untuk pembagian sembako di daerah tak perlu dipermasalahkan. Pasalnya, kata Priyo, hal itu adalah masalah internal partai.

"Itu tidak masalah dan tidak perlu diperdebatkan karena itu kebijakan internal Fraksi Partai Golkar. Karena itu, ini bukan untuk konsumsi publik," kata Priyo di Komplek DPR, Jakarta, Selasa ( 10/4/2012 ).

Priyo dimintai tanggapan perihal instruksi dari F-PG kepada seluruh anggota fraksi. Dalam surat itu disebutkan, pimpinan F-PG sudah menyiapkan tas tempat sembako serta spanduk bergambar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar. Setiap anggota diminta menyerahkan uang Rp 10 juta sebagai pengganti 1.000 buah tas dan 25 spanduk.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua F-PG Setya Novanto itu juga menyebutkan bahwa sembako dibagikan dalam rangka menghadapi Pemilu 2014 yang kemungkinan menggunakan sistem proporsional terbuka atau pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Pembagian sembako dilakukan untuk meraih simpati serta pencitraan di seluruh daerah pemilihan.

Priyo mengatakan, tidak ada anggota F-PG yang keberatan atas kebijakan itu. Priyo mengaku belum tahu apakah dirinya juga diminta untuk menyumbang Rp 10 juta. Jika diminta, Wakil Ketua DPR itu mengaku siap memberikan.

"Ini betul-betul merupakan sistem gotong royong yang sedang dibangun dengan cara patungan. Ini biasa-biasa saja terjadi di fraksi. Ini jamak," kata Priyo.

Priyo menolak jika pembagian sembako itu disebut bentuk kampanye atau politik uang. "Sudah tentu ini tidak didesain untuk itu. Jauh dari angan-angan seperti itu," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com