Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butuh Langkah Konkrit Kembangkan Pangan Lokal

Kompas.com - 04/04/2012, 21:17 WIB
Frans Sarong

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com -- Sosialisasi gerakan Sehari Tanpa Nasi layak direspons dengan apresiasi tinggi, karena diharapkan akan berdampak pada peningkatan konsumsi pangan lokal. Namun demikian, poin penting dan paling utama seiring ajakan itu adalah aksi konkrit mendorong pengembangannya di berbagai daerah hingga ketersediaannya terjaga dengan harga terjangkau.

Pandangan tersebut disampaikan secara terpisah oleh Ketua Yayasan Cinta Alam Pertanian, Maria Loretha di Adorana, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Puji Sumedi dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) di Jakarta, Rabu (4/4/2012). Keduanya dimintai pendapat terkait ajakan Menteri Pertanian Suswono agar masyarakat mengurangi konsumsi nasi.

Langkah itu, menurut Suswono, sebagai upaya membangun ketahanan pangan, mendorong hidup lebih sehat, sekaligus meningkatkan konsumsi pangan lokal. Suswono menyampaikan ajakannya itu dalam sosialisasi gerakan Sehari Tanpa Nasi di Depok, Jawa Barat, Selasa (3/4/2012).

Maria Loretha adalah petani pelestari sejumlah sumber pangan lokal NTT, seperti sorgum, jewawut, beras hitam dan jelai. Bersama suaminya, Jeremias Lethor, ia menekuni usahanya itu di kampungnya di Waiotan, Desa Pajinian, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. Atas perjuangannya itu, Maria dianugerahi Kehati Award tahun 2012. Sementara Yayasan Kehati yang pendirinya antara lain Prof Dr Emil Salim, 18 tahun lalu, secara khusus mendukung dan memfasilitasi berbagai aktivitas, konservasi serta penggunaan biodiversitas di Indonesia secara berkelanjutan.

"Saya sangat setuju dengan gerakan Sehari Tanpa Nasi. Gerakan itu sepantasnya mendapat dukungan luas dari berbagai pihak di Indonesia demi ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras," tutur Maria.

Menurut dia, persoalan serius yang bakal menghadang adalah ketersediaan pangan lokal yang langka dan sangat mahal. Sebagai contoh di NTT, jagung bose, jagung pipilan yang sudah dipisahkan dari kulit luarnya harganya antara Rp 18.000 hingga Rp 25.000 per kg, yang berarti setara 2 kg atau 3 kg beras.

Ia mengemukakan, NTT adalah daerah yang sangat potensial dengan berbagai jenis pangan lokal seperti jagung, sorgum, jewawut, jelai, umbia, putak (dari gewang sebangsa palem) bahkan juga umbi hutan, gadung. Yang diperlukan, kata dia, adalah mendorong pengembangannya dan secara terus menerus mengampanyekan manfaat dan nilai gizi lebih dalam pangan nonberas tersebut.

Puji Sumedi menjelaskan, gerakan Sehari Tanpa Nasi merupakan salah satu implementasi kebijakan pemerintah tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. "Gerakan ini akan efektif jika dilakukan bersama dari tingkat nasional hingga daerah. Fokusnya adalah mengganti beras dengan pangan lokal, bukan gandum," katanya.

Ia mengemukakan, jika kemudian pemerintah serius mengembangkan gerakan tersebut, makna positifnya adalah konsumsi beras orang Indonesia akan menurun, sementara konsumsi pangan lokal meningkat. "Yang perlu mendapat perhatian serius seiring gerakan ini adalah ketersediaan sumber pangan lokal dengan harga yang setara. Jika ternyata pangan lokal sulit diperoleh dan harganya lebih mahal, maka orang cenderung akan memilih harga yang murah. Apalagi, lidah kita sudah terbiasa dengan nasi beras sejak lama," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com