Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Asal PKS Tidak Diundang Rapat Kabinet

Kompas.com - 04/04/2012, 19:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan rapat kabinet terbatas di kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/4/2012), sore. Rapat kabinet membahas tindak lanjut disahkannya UU APBN-P 2012 di DPR.

Dalam rapat hadir sejumlah menteri bidang perekonomian. Di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan menteri bidang ekonomi lainnya.

Namun demikian, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono tidak tampak hadir dalam rapat itu. Padahal biasanya dalam rapat membahas soal APBN, Suswono biasanya hadir.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam ketika dikonfirmasi wartawan via telepon selulernya mengatakan Suswono memang tidak diundang hadir dalam rapat itu.

"Memang dari awal Mentan tidak masuk dalam daftar undangan Rapat Terbatas," kata Dipo ketika dikonfirmasi pers.

Suswono merupakan satu dari tiga kader PKS yang kini menjadi menteri. Ketidakhadiran Suswono dalam rapat kali ini mengundang tanda tanya di kalangan wartawan.

Kader PKS yang jadi menteri jadi sorotan menyusul pernyataan Sekretarian Gabungan Partai Pendukung Pemerintah yang menyatakan bahwa  PKS dikeluarkan dari koalisi.

PKS disorot karena sebagai anggota koalisi, kebijakannya berbeda dengan anggota koalisi yang lain dalam rapat paripurna DPR pekan lalu soal bahan bakar minyak (BBM).(Hasanudin Aco)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

    Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

    Nasional
    Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

    Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

    Nasional
    Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

    Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

    Nasional
    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Nasional
    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com