Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siang Ini DPR Tarik-Ulur Soal Voting BBM

Kompas.com - 29/03/2012, 11:18 WIB
FX. Laksana Agung S

Penulis

JAKARTA, KOMPAS- Rapat Tim Perumus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 akan membahas pasal yang berkaitan langsung dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak Kamis (29/3/2012) siang ini.

Dipastikan akan ada tarik-ulur soal usulan mekanisme pengambilan keputusan melalui pemungutan suara atau voting di sidang paripurna besok, Jumat (30/3/2012), sebagai jalan keluar atas perbedaan pendapat yang ada.

Pembahasan subsidi energi BBM sudah berlangsung selama hampir dua pekan belakangan. Terdapat perbedaan pendapat di antara fraksi dalam Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Satu pihak merestui harga BBM naik dan pihak lain sebaliknya.

Atas persoalan tersebut, trio partai penolak rencana kenaikan harga BBM menginginkan agar pengambilan keputusan atas perbedaan itu dilakukan melalui mekanisme voting terbuka di rapat paripurna besok Jumat. Trio partai itu meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Sementara partai lainnya, nada-nadanya ingin melokalisasi perbedaan itu di dalam forum rapat Banggar DPR saja. Partai yang merestui kenaikan harga BBM adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB.

Pasal yang berkaitan dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut adalah pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Intinya, harga BBM bersubsidi eceran selama 2012 tidak mengalami kenaikan.

Terdapat dua kubu di antara wakil rakyat, yang setuju kenaikan harga bahan bakar minyak dan yang tidak setuju.

Pemerintah mengusulkan pencabutan pasal ini dalam Rancangan APBN Perubahan 2012. Dalam pembahasan, muncul dua aspirasi di antara anggota Banggar DPR yang saling bertolak-belakang. Partai koalisi setuju mencabut pasal tersebut. Sementara trio partai penolak kenaikan harga BBM menolak mencabut pasal tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Nasional
    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com