Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tamsil Disebut Atur Peningkatan Anggaran Transmigrasi

Kompas.com - 28/02/2012, 09:25 WIB
Icha Rastika

Penulis

Kedua, lanjut dia, "Pak Ketum" merupakan kode yang digunakan Fauzi untuk menyebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. "Karena Fauzi sering sebut nama Menteri, saya ikutin Fauzi juga," katanya.

"Pak Ketum"

Istilah "Pak Ketum" terungkap dalam sejumlah rekaman pembicaraan Ali. Misalnya, dalam rekaman pembicaraan Ali dengan Fauzi yang terjadi pada 15 Agustus 2011. Melalui telepon, Ali mengatakan kepada Fauzi soal adanya aliran uang ke DPR namun belum ada persetujuan anggaran untuk Kemennakertrans.

"Itu saya khawatir dengan Pak Malik (Sindu Malik). Jadi, ada barang-barang dikasih ke Senayan, di sini enggak sama sekali. Senayan 20, di sini belum," ungkap Ali seperi dalam rekaman itu.

Kemudian dijawab Fauzi dengan mengatakan kalau "Pak Ketum" ketakutan. "Payah sekali ya, padahal itu yang narik si Dadong. Saya paham sih, tapi Ketum-nya ketakutan," ujar Fauzi seperti dalam rekaman.

Saat dikonfirmasi soal rekaman pembicaraanya dengan Fauzi ini, Ali mengaku tidak begitu paham. Menurunya, saat itu Fauzi mendapat informasi dari Sindu Malik (pensiunan Kementerian Keuangan) soal adanya uang yang akan dititipkan oleh Dadong dan I Nyoman Suisnaya.

Kemudian Jaksa bertanya kepada Ali, siapa di antara dua "Pak Ketum" itu yang dimaksud dalam rekaman pembicaraan tersebut. "Sekarang konteksnya dalam pembicraan ini, itu Ketum yang mana?" tanya jaksa.

"Yang dimaksud Fauzi," jawab Ali. "Saya enggak ngerti yang dimaksud (Fauzi itu) siapa," sambungnya.

"Kalau menurut Fauzi, itu Muhaimin Iskandar. Kalau Anda?" kejar Jaksa.

"Saya tidak dikasih tahu," jawab Ali.

Dalam persidangan sebelumnya Fauzi mengakui kalau "Pak Ketum" merupakan kode untuk Muhaimin. Namun dia mengaku hanya mencatut nama Muhaimin itu.

Kasus dugaan suap PPID ini melibatkan Dadong, Nyoman, dan pengusaha Dharnawati. Dadong dan Nyoman yang merupakan pejabat Kemennakertrans itu didakwa menerima suap Rp 2 miliar dari Dharnawati.

Dharna divonis 2,5 tahun penjara dalam kasus ini karena dianggap terbukti memberikan uang commitment fee senilai Rp 1,5 miliar ke Kemennakertrans. Namun Dharnawati berdalih kalau uang itu merupakan pinjaman untuk Menteri Muhaimin bayar tunjangan hari raya. Adapun Ali Mudhori, Fauzi, Sindu Malik, dan Acos disebut terlibat dalam proses penyerahan fee itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com