Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Akui Bahas Anggaran SEA Games dengan Nazaruddin

Kompas.com - 22/02/2012, 13:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, mengaku ikut dalam pertemuan di Restauran Arcadia, Jakarta, sekitar Maret 2010 lalu. Pertemuan yang terjadi dua bulan setelah pertemuan di Kantor Menpora itu dihadiri Andi, Ketua Komisi X DPR Mahyuddin, Angelina Sondakh selaku anggota Komisi X DPR, dan anggota Komisi III DPR, Muhammad Nazaruddin. Andi mengakui, dalam pertemuan itu turut dibahas anggaran SEA Games 2011, termasuk proyek wisma atlet SEA Games.

"Tidak spesifik, tapi bagaimana penganggaran APBN-P 2011 bisa segera dijalankan. Kalau di APBN-P 2010 tertunda, 2011 tidak ada anggaran lagi, tidak mungkin," kata Andi dalam persidangan Muhammad Nazaruddin, terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (22/2/2012).

Hal itu dilontarkannya menjawab pertanyaan salah satu kuasa hukum Nazaruddin, Junimart Girsang, yang menanyakan apakah pertemuan itu turut membahas persiapan wisma atlet SEA Games.

Andi mengatakan, pertemuan itu membahas SEA Games secara umum. Di antaranya, mengenai bagaimana persiapan sehingga pelaksanaan SEA Games berjalan sukses. Menurut Andi, dirinya ikut dalam pertemuan Arcadia itu atas undangan Komisi X DPR. Saat itu, ungkapnya, ia memaksakan diri hadir dalam pertemuan tersebut dengan alasan menghormati undangan anggota Komisi X.

"Saya diminta pertemuan dengan Komisi X. Saat itu, saya sebenarnya tidak bisa karena ada acara. Setelah acara, saya dikontak bahwa masih di Arcadia, kalau mau mampir, silakan mampir. Saya mampir karena menghormati rekan-rekan Komisi X," papar Andi.

Setibanya di Arcadia, ia mengatakan, pertemuan hampir usai. Para anggota DPR itu, kata Andi, sudah selesai makan. Saat ditanya mengapa Nazaruddin yang bukan anggota Komisi X DPR itu ikut dalam pertemuan Arcadia, Andi mengaku tidak tahu.

"Kan itu pertemuan Komisi X, kenapa terdakwa (Nazaruddin) ada?" tanya jaksa Yudi.

"Saya juga tidak tahu kenapa terdakwa (Nazaruddin) ada di situ," jawab Andi.

Dalam pertemuan ini, diduga membicarakan kekurangan dana SEA Games. Nazaruddin pernah mengatakan, dalam pertemuan itu disepakati kalau urusan anggaran akan diatur Mirwan Amir (Pimpinan Badan Anggaran DPR), sementara Angelina mengatur pengusaha. Menurut Nazaruddin, Mirwan juga hadir dalam pertemuan di Arcadia itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com