Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Pemimpin Komunikatif

Kompas.com - 20/02/2012, 11:45 WIB

Andreas Yoga, Litbang Kompas

KOMPAS.com - Keberhasilan komunikasi politik antara penguasa dan massa rakyatnya, selain ditentukan oleh bentuk relasi sosial yang melandasinya, dipengaruhi juga oleh bentuk dan isi pesan yang disampaikan. Publik menilai komunikasi yang dilakukan para pemimpin selama ini masih sebatas pencitraan diri.

Komunikasi politik dapat diartikan sebagai bentuk penyampaian pesan yang dilakukan oleh penguasa kepada massa rakyat yang ada di wilayah kekuasaannya. Penguasa di sini bisa dimaknai secara luas sebagai individu ataupun institusi yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada umumnya, penyampaian pesan dari penguasa kepada massa rakyat dimediasikan oleh media massa. Namun, tak jarang sejumlah pemimpin memilih bertatap muka langsung dengan orang atau kelompok yang dipimpinnya.

Di satu sisi, pilihan atas bentuk komunikasi politik dalam beberapa hal turut memberi kontribusi atas tercapai atau tidaknya tujuan penyampaian pesan tersebut. Pidato satu arah tanpa diikuti oleh dialog memudahkan sang pemimpin untuk menyampaikan gagasannya. Namun, bentuk ini sering kali berujung salah persepsi. Hal itu terjadi karena tak ada ruang bagi publik untuk memeriksa kembali kebenaran dari pesan yang disampaikan sang pemimpin.

Di sisi lain, bentuk komunikasi politik yang dipilih dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi implikasi relasi hierarkis antara penguasa dan rakyat. Mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid menyadari ada relasi yang timpang antara penguasa dan rakyatnya. Ia pun menjadikan Istana Presiden, simbol rumah penguasa, sebagai rumah rakyat. Publik diperbolehkan ke istana secara reguler untuk berdialog dengannya.

Meskipun demikian, pilihan atas bentuk komunikasi politik belum dianggap cukup tanpa disertai dengan kekuatan politik dari pesan yang disampaikan. Kekuatan politik di sini diartikan sebagai keterkaitan isi pesan sang pemimpin dengan realitas persoalan yang dihadapi massa rakyat. Tanpa hal itu, komunikasi politik yang dilakukan seorang pemimpin hanya bertujuan sebagai pencitraan diri dan lembaganya. Hal itulah yang terungkap dalam jajak pendapat Kompas di 12 kota besar Indonesia.

Bagaimana publik menilai komunikasi politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? ....Selengkapnya simak hasil jajak pendapat Kompas di Harian Kompas, Senin (20/2/2012), halaman 4.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Nasional
Wapres: Penegakan Hukum Harus Punya Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Wapres: Penegakan Hukum Harus Punya Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Nasional
Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Nasional
Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Nasional
Stafsus Klaim Jokowi Tak 'Cawe-cawe' di Pilkada Mana Pun

Stafsus Klaim Jokowi Tak "Cawe-cawe" di Pilkada Mana Pun

Nasional
Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Nasional
Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Nasional
Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com