Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Politik Indonesia Cenderung Memburuk

Kompas.com - 19/02/2012, 17:20 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) selama 1-12 Februari 2012, secara umum menunjukkan kondisi politik nasional mengalami keterpurukan.

Dalam survei itu, responden diminta pendapatnya mengenai kondisi politik di Tanah Air. LSI mencatat, hanya 20,9 persen responden yang menyatakan situasi perpolitikan Indonesia berada dalam kondisi baik, adapun 2,0 persen lainnya menilai sangat baik, dan 34,2 persen menyatakan sedang atau normatif.

Sementara itu, jumlah responden yang melihat kondisi politik Indonesia kini memburuk mencapai 27 persen, sangat buruk 6,8 persen, dan jawaban tidak tahu kondisi politik mencapai 9,0 persen.

"Penilaian rakyat atas kondisi politik nasional secara umum saat survei dilakukan menunjukan lebih banyak yang mengatakan buruk atau sangat buruk dibanding mengatakan sebaliknya, baik atau sangat baik," ujar Burhanuddin dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2012).

Penilaian rakyat terhadap politik yang negatif tersebut, kata Burhanuddin, merupakan basis sosial bagi perubahan politik pada pemilu 2014. "Ini menjadi opportunity bagi partai untuk membenahi partainya dalam merebut suara konstituen," imbuhnya.

Kondisi politik yang memburuk ini juga diakui oleh Politisi Partai Amanat Nasional, Bima Arya. Menurutnya, kepercayaan sebagian masyarakat menurun akibat dari kasus korupsi yang melibatkan politisi. Jika partai politik ingin menarik kembali minat masyarakat pada politik, maka parpol perlu memberikan program yang menyentuh langsung pada rakyat.

"Karena masyarakat berpikir semakin rasional dan pintar, mereka semakin memperhatikan mana parpol yang berprestasi secara riil, mana yang hanya retorika, mana yang harus diapresiasi. Mana yang paling banyak isu korupsi. Partai harus tunjukkan langkah nyata untuk masyarakat jika ingin situasi politik dan kepercayaan masyarakat kembali terbangun," jelasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar mengatakan, jika parpol ingin membangun situasi politik yang baik, mulai sekarang parpol harus memilih kader yang merakyat. Dengan begitu, masyarakat dapat diajarkan untuk mengenal dunia politik yang transparan dan kerja anggota parpol juga dapat diketahui masyarakat.

"Jangan pilih yang selebritis, kadang nanti dipilih rakyat karena terkenal saja. Trennya memang menurun karena rakyat juga semakin kritis melihat apa yang terjadi dalam pemerintah dan dunia politik. Ke depan rekrutmen anggota partai harus yang bekerja keras dan kredibel agar masyarakat percaya tanggung jawab yang diberikan tidak sia-sia," kata Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com