Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FPI: Kami Korban, Bukan Pelaku Kekerasan

Kompas.com - 16/02/2012, 18:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, berang terhadap pemberitaan media massa terkait peristiwa penolakan FPI di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu. Ia menuding media massa memojokkan ormasnya sehingga menjadikan FPI layaknya pelaku kekerasan.

"Peristiwa Palangkaraya itu FPI jadi korban. FPI bukan pelaku kekerasan sehingga menjadi tidak fair," ujar Rizieq, Kamis (16/2/2012), di ruang kerja Wakil Ketua DPD, Jakarta.

Dengan nada menggebu-gebu, Rizieq mengatakan dirinya kini sudah tidak lagi percaya kepada media massa. "Saya sudah tidak percaya wartawan. Saya sudah minta anggota FPI untuk menutup akses wartawan," tukasnya.

Rizieq mengaku heran pemberitaan yang berkembang saat ini justru pembubaran FPI. Padahal, menurut dia, pimpinan FPI yang saat itu dikepung telah diintimidasi oleh sekelompok orang yang ditudingnya merupakan orang suruhan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustinus Teras Narang.

"Mau bubarkan gimana? Orang kami yang diserang malah kami yang disuruh bubar," ucapnya.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa memang FPI sempat terlibat dalam beberapa aksi kekerasan, salah satunya saat peristiwa Monas tahun 2008. "Di peristiwa Monas itu, kan sudah dibawa ke pengadilan. Munarman (Ketua Tim Advokasi FPI) juga sudah menjalani hukuman. Jadi mau apa lagi? Contoh-contoh yang ditampilkan juga sudah lama dan sudah diproses semuanya," tandas Rizieq.

Belakangan ini, aksi penolakan terhadap FPI mulai dilakukan di beberapa wilayah termasuk Jakarta. Gerakan Indonesia Tanpa FPI ini bermula dari aksi penolakan masyarakat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (11/2/2012) lalu.

Di sana, sejumlah anggota FPI pusat dari Jakarta tak bisa turun di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rencananya, mereka akan melakukan pelantikan pengurus FPI Palangkaraya. Namun, sejumlah pihak yang mengatasnamakan warga menolak kedatangan mereka. Aksi tersebut berlangsung kurang lebih 2,5 jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com