Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Terlalu Tinggi Bahas GKI Yasmin di DPR

Kompas.com - 08/02/2012, 15:13 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tak perlu ikut campur menangani masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Masalah itu diminta diserahkan ke Pemerintah Kota Bogor untuk diselesaikan.

Hal itu disampaikan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Taslim, pada rapat kerja gabungan antara pemerintah dan DPR di Kompleks DPR, Rabu (8/2/2012). Rapat gabungan membahas polemik pendirian GKI Yasmin itu akhirnya digelar setelah tiga kali dibatalkan lantaran pemerintah tak memenuhi undangan.

Perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat itu yakni Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Agama; dan Mabes Polri. Rapat kerja gabungan itu juga dihadiri pihak GKI Yasmin dan berbagai kelompok pendukung, seperti GP Anshor dan Setara Institute. Adapun unsur DPR diwakili pimpinan dan anggota Komisi II, III, dan VIII.

"Kasus ini terlalu tinggi diangkat DPR. Ini kasus lokal, yang persoalannya implikasi dari penerapan hukum. Saran saya, kembalikan lagi ke daerah untuk diselesaikan sesuai dengan hukum," kata Yani ketika mengawali rapat.

Yani mengatakan, penyelesaian masalah itu sebaiknya dilakukan oleh Wali Kota Bogor. Jika semua persoalan lokal ditarik ke pusat, menurut dia, hal itu tidak mendidik daerah untuk menyelesaikan sendiri konflik di dalamnya.

Hal senada juga disampaikan Taslim. Menurut dia, sebaiknya DPR meminta agar masyarakat mematuhi aturan yang ada.

"Kita kembalikan saja ke daerah," kata dia.

Dalam rapat itu, beberapa anggota Dewan sempat mempermasalahkan tidak diundangnya masyarakat sekitar GKI Yasmin oleh DPR. Hal itu dinilai akan menimbulkan ketidakadilan dan akan muncul masalah baru.

Akhirnya, berdasarkan rapat antarpimpinan fraksi, perwakilan GKI Yasmin beserta pendukungnya diminta tidak ikut rapat. Atas keputusan itu, pihak GKI Yasmin menerima dan pindah ke balkon ruang rapat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com