KPK Diminta Pantau Pemilihan Ketua MA

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi diminta memantau proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung yang akan dilakukan hari ini, Rabu (8/2/2012). Pasalnya, proses pemilihan itu diwarnai isu suap dari para kandidat.

"Bila perlu, sadap semua jalur komunikasi para hakim agung tersebut," kata anggota Komisi III DPR, Achmad Basarah, di Jakarta, Rabu (8/2/2012).

Seperti diberitakan, sebanyak 54 hakim agung hari ini akan memilih Ketua MA untuk mengganti Harifin A Tumpa yang akan memasuki masa pensiun. Setiap hakim agung dapat memilih dan dipilih menjadi calon Ketua MA. Setiap hakim agung hanya dapat memilih satu calon Ketua MA. Calon yang meraih 50 persen plus 1 suara akan langsung dipilih sebagai Ketua MA.

Basarah mengatakan, isu suap yang beredar itu memang harus dibuktikan kebenarannya. Namun, kata dia, jika melihat kinerja lembaga MA yang sarat dengan kecurigaan publik atas praktik jual beli putusan, isu suap itu menjadi masuk akal. "Jabatan Ketua MA selain jabatan publik juga merupakan sumber kekuasaan ekonomi bagi siapa pun yang menduduki. Rumor suap Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar yang disiapkan para kandidat adalah angka yang rasional. Modal yang dikeluarkan itu akan kembali berkali-kali lipat jika terpilih," ungkap Basarah.

"Untuk mencegah terpilihnya calon Ketua MA yang menggunakan money politics, KPK harus turun tangan memonitor pemilihan tersebut," ujar politisi PDI-P itu.