Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setjen, di mana Letak Penghematan Ruang Banggar?

Kompas.com - 02/02/2012, 22:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat diminta menjelaskan ke publik mengenai klaim akan adanya penghematan pengeluaran biaya renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) dengan menukar beberapa barang impor dengan barang lokal.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Pius Lustrilanang mengaku tak tahu letak penghematan dari penukaran itu. Pasalnya, kata dia, pihak kontraktor bersedia menukar barang, namun dengan syarat mengenakan biaya pembatalan senilai 15 persen dari harga barang yang ditukar. Barang impor yang akan diganti yakni kursi, lampu, dan sound system. Biaya 15 persen itu, kata Pius, dibebankan ke Setjen DPR.

"Tetapi, Sekjen belum setuju karena menunggu audit BPKP," kata Pius di Komplek DPR, Kamis (2/2/2012 ) malam.

Seperti diketahui, BPKP tengah melakukan penyelidikan terkait proyek renovasi yang menghabiskan dana hingga Rp 20,3 miliar itu. Penyelidikan itu atas permintaan pimpinan DPR.

Pius mengaku tak tahu, apakah pihak kontraktor akan menyerahkan selisih harga antara barang yang lama dengan barang baru kepada Setjen. Pasalnya, kata dia, tidak ada klausul menyebutkan kontraktor akan memberikan selisih harga.

"Nah, itu yang tidak jelas (pengembalian selisih harga). Mudah-mudahan termasuk mengganti uangnya. Kalau dibilang ada penghematan, berarti ada pengembalian sejumlah uang dari nilai barang impor itu dikurangi nilai barang yang dibeli," kata Pius.

Hingga saat ini, penggantian barang-barang itu belum dilakukan. Tak jelas kapan kepastian barang tersebut ditukar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Nasional
    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Nasional
    Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

    Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

    Nasional
    Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

    Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

    Nasional
    PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

    PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

    Nasional
    Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

    Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

    Nasional
    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com