Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telusuri Peran Anas Urbaningrum

Kompas.com - 31/01/2012, 14:51 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011. Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, saat dihubungi wartawan, Selasa (31/1/2012). ”Itulah sebenarnya yang kami cari,” kata Zulkarnain.

KPK, katanya, akan mendalami keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan kasus wisma atlet. ”Kami dalami semua keterangan di persidangan,” tambah Zulkarnain.

Sejumlah saksi di persidangan mengungkap adanya aliran uang Permai Grup, perusahaan milik Muhammad Nazaruddin, ke Anas Urbaningrum. Mantan Wakil Direktur Permai Grup Yulianis mengatakan, uang ke Anas tersebut dicatatnya dalam laporan keuangan Permai Grup tahun 2010. Uang senilai Rp 150 juta dialirkan ke Anas saat Kongres Partai Demokrat di Bandung, 2010 lalu.

Selain itu, terdapat aliran dana ke Andi Mallarangeng. Yulianis juga membenarkan adanya gelontoran uang Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS ke kongres Partai Demokrat tahun lalu. Dalam kongres ini, Anas terpilih sebagai ketua umum partai.

Dalam kasus ini, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menjadi terdakwa. Nazaruddin yang dulunya dikenal dekat dengan Anas itu mengungkapkan, Permai Grup merupakan perusahaan milik Anas.

Namun pernyataan Nazaruddin itu terbantahkan dengan kesaksian Yulianis di persidangan yang menyebutkan bahwa pemilik Permai Grup adalah Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni (istri Nazaruddin), dan dua orang saudara Nazar, yakni Mujahidin Nur Hasyim dan Nasir.

Terkait kasus wisma atlet, KPK melakukan pengembangan. KPK mulai menyelidiki indikasi adanya tindak pidana korupsi terkait pengadaan proyek wisma atlet SEA Games 2011. Proses pengadaan proyek senilai Rp 191 miliar ini setidaknya melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, DPR, dan pemerintah daerah. Berdasarkan keterangan saksi di sidang Nazaruddin, ada aliran dana miliaran rupiah ke sejumlah anggota DPR terkait pengadaan proyek ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com