Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Warga Tionghoa Memilih Jadi Pedagang

Kompas.com - 21/01/2012, 15:49 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada umumnya warga Tionghoa di Indonesia memilih bekerja di bidang perdagangan. Hal ini menurut anggota Komunitas Glodok, Hermawi Taslim, karena pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, tak ada pilihan bidang pekerjaan lain. Ruang gerak warga Tionghoa, kata dia, dibatasi saat itu.

"Kita dulu ketakutan masuk bidang lain, apalagi politik, lalu masuk ke dunia dagang. Zaman Soeharto enggak ada pilihan lain. Dulu kalaupun di dunia politik, orang Tionghoa hanya jadi bendahara. Lebih baik berdagang, enggak banyak aturan," ujar Taslim dalam diskusi "Imlek dan Peran Tionghoa Kini" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (21/1/2012).

Sementara itu, sejarawan yang banyak mendalami kehidupan Tionghoa di Indonesia, JJ Rizal, mengatakan, warga Tionghoa mulai terbiasa berdagang karena pada zaman penjajahan Belanda, penduduk asal China menjadi perantara jual-beli untuk berhubungan dengan masyarakat. Hal ini membuat warga Tionghoa dipandang sebagai penguasa ekonomi.

"Dulu orang Tionghoa jadi perantara untuk berhubungan dengan masyarakat dan sering disebut hantu uang atau mesin uang kekuasaan. Secara ekonomi dulu dikuasai masyarakat Tionghoa," ungkap Rizal.

Ia memaparkan, dulu warga Tionghoa susah menggeluti bidang lain karena trauma terhadap pembantaian dan diskriminasi yang terjadi pada tahun 1990-an, undang-undang yang membatasi ruang gerak, dan dijadikan "sapi perahan" yang diperas dengan berbagai alasan, ketika negara gagal dalam perekonomian.

"Orang Tionghoa dulu sering diperas ketika kekuasaan gagal urus negara," ungkapnya.

Namun, setelah perkembangan reformasi, kata Rizal, warga Tionghoa kini bukan hanya bekerja sebagai pedagang. Perlahan-lahan mereka mulai mencoba bidang baru, seperti olahraga, pekerja kantoran, dan berprestasi di dunia politik.

Rizal mengimbau agar masyarakat pribumi Indonesia juga membukakan pintu lapangan kerja bagi warga Tionghoa mengekspresikan keahlian mereka yang lain selain berdagang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Nasional
    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com