Pramono: Pasti Ada yang Bermain di Proyek Ruang Banggar

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung meyakini ada penyimpangan dalam proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR atau Banggar DPR, yang menelan dana hingga Rp 20,3 miliar.

"Pasti ada tangan-tangan yang ikut bermain sampai (proyek) ini terjadi, dan itu yang harus dicari," kata Pramono di Komplek DPR, Senin (16/1/2012).

Sama seperti pimpinan DPR lain, Pramono mengaku tak tahu-menahu perihal proyek itu. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai, proyek renovasi ruang Banggar sangat mencederai rasa keadilan masyarakat lantaran menghabiskan dana sangat besar.

Jika mengacu pada pengakuan Ketua DPR yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (Ketua BURT) Marzuki Alie, kata Pramono, maka bisa saja usulan renovasi itu disisipi bersamaan usulan renovasi lain. Sebelumnya, Marzuki mengaku tak tahu-menahu soal proyek itu.

"Jangan-jangan karena kesibukan Ketua BURT sehingga laporan BURT itu banyak yang Ketua BURT tidak tahu. Ketua DPR pasti sibuk sekali sehingga tidak dibaca detailnya. Bisa muncul sisipan atau pengusulan-pengusulan yang secara substansial Ketua BURT tidak tahu," kata Pramono.

Pramono menambahkan, kasus renovasi ruang Banggar harus menjadi momentum untuk instrospeksi diri di unsur pimpinan DPR, BURT, Banggar, dan Sekretariat Jenderal DPR (Setjen DPR) terkait pengelolaan anggaran. Ke depan, dia meminta agar seluruh pembangunan di DPR diketahui seluruh pimpinan.

"Dalam rencana renovasi perbaikan, pembangunan apa pun, pimpinan DPR lain wajib tahu. Jadi, kalau ada pertanyaan publik, bisa menjawab. Aneh kalau pimpinan DPR ditanya oleh publik, konstituen, dan bilang tidak tahu. Kenyataannya, dalam konteks renovasi toilet atau ruang Banggar, kita tidak tahu," kata Pramono.

Seperti diberitakan, beberapa anggota Komisi III sudah melaporkan proyek itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Marzuki juga sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menginvestigasi proyek yang dilaksanakan oleh Setjen DPR itu.