Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen DPR Janji Buat "Finger Print" Murah

Kompas.com - 13/01/2012, 23:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh berjanji akan membuat sistem presensi sederhana dengan finger print untuk anggota DPR yang tidak menelan biaya besar.

Hal itu disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie seusai melakukan pertemuan dengan Nining dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR di ruang kerjanya di DPR, Jumat (13/1/2012). Pertemuan itu membahas berbagai masalah dalam proyek di DPR yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR. Selain sistem presensi, proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran atau Banggar DPR juga menjadi sorotan publik karena dianggarkan hingga Rp 20,3 miliar.

Dalam pertemuan itu, selain soal renovasi ruang Banggar, Marzuki juga mengkritik Nining perihal rencana pembuatan sistem finger print yang mencapai Rp 4 miliar. Jumlah ini kemudian dikoreksi menjadi Rp 3,7 miliar. Namun, kata Marzuki, angka koreksi ini pun tetap terlalu mahal.

"Beberapa kali saya ingatkan mahal, tapi masih saja di atas Rp 3 miliar. Rapat pimpinan saya sampaikan, untuk apa teknologi, sistemnya lengkap. Pasang finger print keperluan kita apa? Itu saja yang dibeli," kata Marzuki.

"Baru tadi disampaikan (Nining), oke akan kita beli yang sederhana. Selama ini selalu muncul di media harga di atas Rp 3 miliar, kayak tuli diomongin," tambah politisi Partai Demokrat itu.

Setjen DPR merencanakan untuk memasang 16 mesin finger print di sekitar ruang rapat Paripurna DPR. Sistem itu untuk menggantikan presensi manual yang dapat dimanipulasi oleh para anggota DPR yang malas.

Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat menyebut bahwa yang mahal dari proyek itu adalah software untuk sistem finger print. Namun, dia tak menyebut berapa biayanya. Dia hanya menyebut harga mesin finger print antara Rp 5 juta sampai Rp 10 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com